Selasa, 05 Januari 2010

Kisah Mobil Dinas (part 1)


Menjelang tutup tahun 2009 pemerintah membuat semacam berita yang membuat sebagian rakyat Indonesia agak berpikir dengan tindakan pemerintah ini, yaitu pemerintah telah menganggarkan dan membeli mobil yang kabarnya satu unitnya mencapai Rp. 1,3M (WouWW) dan itu dibagi-bagikan mulai dari Menteri, Pejabat Lembaga Tertinggi seperti Pimpinan dewan Senayan dan masih banyak yang lainnya.

Maka timbul pertanyaan penulis dan juga rakyat Indonesia yang tersebar dari ujung Sabang hingga Merauke dari Mianggas hingga Rote, mobil jenis apa yang seharga Rp. 1,3 M ini ?

Sebenarnya mobil ini bermerek (maaf bukan maksud untuk promosi) Toyota Crown Royal Saloon, dimana mobil ini adalah jenis built up a.k.a diimpor langsung dari negaranya Maria Ozawa dan yang memesankan itu adalah oleh PT. Toyota Astra Motor (TAM) yang mana sudah mempersiapkan kedatangan mobil ini, kepastian itu di dapat dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dimana TAM sudah mengantongi tanda pendaftaran tipe kendaraan bermotor (TPT) dengan register nomor 1027/IATT/TPT/2009 untuk mengirimkan 150 Toyota Crown Royal Saloon ke Indonesia dari Jepang walaupun di bantah bukan 150 buah tetapi sekitar 80 buah oleh kesekretariat negara.

Kapasitas mesin dari mobil ini adalah 3,000 cc dan bertransmisi otomatis dengan kecanggihan-kecanggihan misalnya bisa mendeteksi kesehatan dari pengemudi layak atau tidak membawa mobil ini, mesin pemijat dan ada sunrooff ckckckc…Adapun harga dari mobil ini dijual di negara Maria Ozawa berkisar US$ 59,400 atau di konversikan ke Rupiah sekitar Rp. 572,3 juta

Karena mobil ini di Indonesia dikategorikan mobil mewah dan impor maka harus dikenakan pajak bea masuk senilai 45% karena kapasistas mesin dari mobil ini masih dibawah 3,000 cc atau lebih tepatnya 2,998 cc yang mana mobil ini tidak bisa memenuhi kriteria kesepakatan kerjasama ekonomi Indonesia-Jepang atau istilahnya Indonesia-Jepang Economic Partnership Agreement (IJ-EPA)..

Dimana salahsatu isi kesepakatan itu adalah semua impor mobil yang berkapasitas mesin 3,000 cc ke atas akan dibebani pajak 8 persen tahun ini tetapi selanjutnya pajak berangsur turun menjadi 0 persen pada tahun 2012, belum lagi ditambah pajak penambahan nilai barang mewah (PPnBM), bea balik nama dan lainnya.

Ada beberapa pertanyaan yang timbul dalam pikiran penulis setelah mendengar dan melihat mobil ini yaitu, pertama, apa dasar Negara membeli mobil ini, kedua, mau dikemanakan mobil dinas yang lama ? dari pertanyaan penulis itu ada beberapa jawaban yang bisa dijawab lewat pertanyaan atau press release yang dikeluarkan oleh negara dimana katanya ada menteri kabinet jilid satu yang mengadu karena mobil dinas yang selama ia pakai itu (jenis Camry) sering ngadat, kemudian yang kedua adalah bahwa mobil jenis ini sudah sering digunakan oleh para petinggi daerah dan militer seperti Pangdam, Bupati jadi tidak ada yang istimewa.

Dari beberapa jawaban itu menurut penulis jawaban itu bukan menunjukkan bahwa yang mengeluarkan pernyataan itu adalah seorang pejabat publik, seharusnya Negara sebelum membeli yang menggunakan uang negara atau uang rakyat kiranya berpikir berpuluh-puluh juta kali sebelum membeli, kita bisa lihat satu unit mobil itu senilai Rp. 1,3 M atau sekitar Rp. 800 juta setelah dihitung kembali, mungkin bagi para pejabat ini uang Rp. 1,3 M ini seperti uang Rp. 1 atau 5 juta tetapi bagi rakyat miskin seperti Gadis cilik yang bernama Sinar mungkin uang Rp. 1,3 M ini bisa mengobati ibunya yang yang lumpuh sampai sembuh bahkan bisa digunakan untuk biaya sehari-hari dan pendidikan dia sampai mencapai cita-citanya atau dana Rp. 1,3 M ini bagi adik-adik di salahsatu SD di Banyuwangi bisa dibelikan meja dan kursi atau menambah inventarisasi sekolah yang selama ini kurang, karena selama mereka disekolah mereka harus belajar lesehan.

Kita tidak bisa pungkiri lah bagaimana negara ini memanjakan pejabatnya tetapi negara pun tidak bisa meminta fasilitas itu ketika pejabat ini sudah tidak menjabat sebagai abdi negara kita bisa lihat bagaimana ganti rezim ganti kebijakan seperti sekarang ganti pemerintahan ganti pula kebijakan seperti mobil dinas, yang menjadi pertanyaan adalah KEMANA mobil dinas yang digunakan para pejabat 5 tahun lalu atau 10 tahun yang lalu, kalaupun tidak dikembalikan kepada negara sudahkah para pejabat negara ini membuat bea balik nama menjadi nama pejabat ini dalam hal administrasi atau MASIHnegara yang menanggung ?

Sekedar untuk membandingkan saja soal mobil dinas, penulis selama beberapa hari ini mendapatkan email-email dari beberapa kawan di luar negeri sana yang mencoba membandingkan mobil dinas di negara tempat kawan bernaung dengan yang ada di Indonesia.

Pertama dari harga mobil dinas pejabat dunia ternyata Indonesia lah yang paling mahal coba bandingkan dengan harga mobil dinas pejabat di Belanda yang seharga Rp.650 juta atau negara tetangga yang sering BANCI klaim budaya kita harga mobil dinas cuma Rp. 280 Juta bahkan mobil dinas di negaranya yang pernah heboh dengan film Slumdog Millioner saja harganya cuma Rp. 100 juta, dari sini saja seharusnya para pemimpin kita lebih bijak donk, Belanda, Malaysia, India adalah BUKAN negara superpower seperti Amerika Serikat atau Inggris atau Rusia tetapi para pemimpin di negara itu MASIH PUNYA nurani, sedangkan pemimpin negara kita ?

Kedua, soal umur mobil, kalau dinegara kita seperti tadi setiap pemerintahan baru semuanya harus baru, bukankah kebijakan ini dari segi lingkungan akan menambah jumlah polusi udara walaupun kadar knalpot di mobil baru itu sudah lulus misalnya emisi tetapi tetap saja yang namanya asap dari knalpot adalah polusi ! kita bisa lihat di negaranya Edwin Van Der Sar dimana, hanya mobil dinas Perdana Menteri saja yang dibebaskan dari segala hal sementara mobil dinas menteri yang digunakan menteri pada kabinet baru menggunakan mobil dinas yang lama, dan mobil dinas itu hemat bbm ! sedangkan di negara kita ?

Ketiga, penulis agak bingung dengan ucapan salahsatu menteri yang mengatakan bahwa Camry-nya selalu ngadat dan macet, sekedar ilustrasi penulis beberapa waktu lalu sempat menumpang mobil kawan kebetulan Camry yang sama dengan mobil menteri yang mengatakan ngadat itu, kesan spontan penulis ketika melihat mobil ini adalah nyaman dan kekedapan suara luar mobil ini oke melebihi daripada mobil dinas seperti Volvo jaman dinasti Cendana, soal ketangguhan mesin Toyota ? semua orang didunia pun sudah tahu, lantas kenapa mobil menteri itu sering ngadat? Apakah mobil ini dirawat semana mestinya dalam dunia permobilan atau dana perawatannya yang tidak jelas ?

Penulis setuju dengan salah satu argumen dalam email yang terkirim ke penulis dimana tidak adalah alasan cukup kuat untuk menjadikan mobil naik kelas ke kelas yang lebih berat dari Camry ke Crown Royal Saloon, lebih baik dan elegan kalau Pemerintah MENGAKU bahwa negara dan pemimpin negara ini TIDAK PUNYA visi berhemat energi dan lingkungan apalagi ingat rakyatnya yang miskin dan pengangguran serta utang negara ini sebesar US$ 167,86 Miliar atau Rp. 1, 602, 86 trilyun semua itu bias saja sama Presiden bahkan ketika di dua acara skala Internasional dimana Indonesia akan bertekad mereduksi emisi karbon hingga 26% pada 2020 (G-20 Summit di Pittsburgh dan COP 15 Copenhagen), tetapi fakta di lapangan dan dimata rakyat menterinya secara berjamaah menggunakan mobil ber- cc besar dan boros BBM…

311209 15:30
Gie Gustan
Pendapat Pribadi

Tidak ada komentar: