Seperti menjadi kebiasaan penulis sebelum melakukan penulisan selalu menghaturkan permintaan maaf jika ada kata-kata atau tulisan yang penulis buat membuat sebagian pembaca merasa tersinggung atau penulis dianggap menista atau apalah, apa yang penulis tulis adalah murni dari pendapat penulis terkait masalah yang penulis lihat, baca dan dengar, sekali lagi maaf..
Tidak terasa negara ini sudah memasuki usia 65 tahun, dan sepanjang 65 tahun negara ini berdiri kita sudah merasakan delapan Presiden dan 12 Wakil Presiden dan ratusan menteri tetapi apakah benar negara ini sudah merdeka secara penuh ?
Mungkin bagi beberapa orang mengatakan bahwa negara ini sudah merdeka tetapi ada juga yang mengatakan bahwa negara ini belum sama sekali merdeka, merdeka itu hanya formalitas tetapi kepada rakyatnya negara ini belum merdeka, dan kalau penulis ditanya apakah negara ini sudah merdeka apa belum, penulis akan mengatakan bahwa negara ini belum merdeka.
Kenapa belum merdeka, mari kita coba melihat negara ini dari tiga kata yang ditulis oleh seorang aktor senior negara ini, Pong Hardjatmo di atap gedung DPR, Jujur-Adil-Tegas. Pertama, Jujur sudah kah selama 65 tahun negara ini berdiri sudah melakukan kejujuran terhadap rakyat ? jawabnya belum, kita bisa lihat bagaimana pintarnya pejabat negara ini mengolah kata dalam mulut manis mereka ketika ditanya soal urusan rakyat seperti kasus tabung gas meledak dimana pemerintah mengatakan tidak ada masalah tetapi kenyataannya sekarang berapa banyak kulit rakyat Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dari Miangas hingga Pulau Rote terkelupas dan perih ketika angin menghampiri atau keringat yang mengucur karena cuaca yang panas.
Atau ketika para pemimpin mengatakan bahwa negara ini sudah maju termasuk dalam pasokan logistik pangan seperti rakyat yang bisa mendapatkan beras yang harus dan bersih dari pasar untuk di cuci dan di masak serta di sajikan di meja makan ? nyatanya masih banyak rakyat yang harus mengkonsumsi nasi tiwul atau nasi aking, kalaupun mendapatkan beras yang di berikan negara berasnya berwarna pucat dan keruh serta baunya yang tidak layak untuk dikonsumsi. Atau ketika para pejabat negara ini mengatakan sebisa mungkin melindungi para tenaga kerja kita baik di dalam negeri maupun di luar negeri tetapi kenyataannya ? penulis dan pembaca juga tahu bagaimana media hampir setiap hari selalu memuat berita tentang satu-dua tenaga kerja kita bermasalah entah itu di penjara, di siksa atau diperkosa oleh majikan bahkan meninggal tetapi pemerintah kita terutama Kementerian Luar Negeri serta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia tidak pernah menegor keras negara yang WNI menjadi korban entah itu memanggil duta besar negara tersebut atau memanggil serta menutup sementara KBRI tempat WNI tersebut menjadi korban tetapi yang ada hanya sekedar tanda tangan, jabat tangan, senyam-senyum saja setelah itu diam begitu ada kejadian seperti tadi lagi tanda tangan, jabat tangan, senyam-senyum dan seterusnya.
Atau ketika pemimpin negara ini mengecam beberapa pihak yang mengatakan bahwa negara ini diambang kehancuran serta media yang selalu memberitakan seakan kondisi negara ini tidak jauh berbeda dengan negara Afrika tetapi faktanya ? kalau memang pemimpin negara ini mengatakan bahwa sudah banyak prestasi yang ditorehkan oleh para camat, lurah, bupati, walikota dan gubernur di daerah tetapi nyatanya masih banyak rakyat yang belum mendapatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan, kita bisa lihat seperti kasus Sinar, gadis kecil dari Sulawesi yang harus setiap menit membantu ibunya yang lumpuh atau kasus Dede, manusia akar apakah dua kasus ini PERNAH DILIHAT oleh pejabat di daerah sampai pusat ? TIDAK ! buktinya berkat para jurnalis para pejabat ini di BANTU MATAnya untuk terbuka dan membantu mungkin kalau tidak ada media mungkin para pejabat ini BUTA terus terhadap kondisi rakyatnya terutama rakyat miskin !
Kedua, Adil. Ternyata negara ini belum bersikap adil terhadap rakyat bahkan rela mengorbankan rakyat demi kepentingan-kepentingan baik itu parpol, golongannya atau perutnya sendiri contohnya sudah banyak kita temui kalau rakyat tidak pernah diperhatikan oleh negara padahal para pejabat ini bisa duduk di kursi empuk penguasa kalau bukan berkat rakyat tetapi nyatanya ? kita bisa lihat bagaimana terkatungnya kasus Lumpur Lapindo dimana kita tahu bahwa Lumpur itu akibat dari tangan-tangan kotor daripada para pekerja dan juga pemimpin perusahaannya tetapi para pemimpin perusahaan kotor ini bisa saja berdalih dan bersinetron kepada pemerintah dan dunia bahwa lumpur itu terjadi karena adanya efek bencana alam supaya biaya penggantiannya tidak terlalu besar dan negara ikut menanggungnya kepada para korban, dan pemerintah bak kerbau di cocok hidungnya mau saja mengikuti sandiwara daripada pemimpin kotor ini padahal ketika itu Menteri Keuangan sudah meminta kepada Presiden agar tidak menggunakan uang negara (baca:APBN) untuk menalangi kerugian daripada perusahaan lumpur ini.
Atau adilkah ketika pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar, Listrik, dan semua tarif yang termasuk dalam konsumsi rakyat adakah mereka melihat keseharian daripada rakyatnya sebelum menaikkan harga tersebut, mereka selalu berrdalih untuk kepentingan bersama, kepentingan siapa ? terbukti kan rakyat kita sekarang yang miskin semakin miskin bahkan sekarang kalau kita lihat di media berapa banyak orang stress atau mengalami gangguan jiwa diakibatkan tidak bisa melawan yang namanya dunia dan hidup ini apakah pemerintah memperhatikan ini ?
Atau adilkah ketika para (ngakunya) wakil rakyat meminta negara untuk mengeluarkan uang negara untuk renovasi gedung kemudian meminta dana untuk mengapresiasi rakyatnya dan sekarang meminta dana untuk membuat rumah apresiasi apakah mereka sudah mengangkat harkat dan derajat para pemilihnya yang sudah susah payah memilihnya ? belum, bahkan rakyat terus-terusan dipaksa untuk “melayani” negara dengan cara membayar tagihan-tagihan listrik, air dan kebutuhan pokok yang selangit harganya sementara wakil rakyat kita malah asik bolos dan tidur ketika rapat, penulis berpikir mungkin tragedi yang di Manado itu adalah puncak kemarahan sang Pencipta kepada mereka-mereka ini karena mengaku wakil rakyat tetapi kerrja nyatanya tidak ada !
Atau adilkah ketika kebijakan apa yang menjadi milik bersama seperti jalan raya rakyat jelata harus menyingkir dan pasrah kepada para penguasa ini dimana ketika ada iring-iringan rombongan pejabat negara ini atau ada suara “ngiung-ngiung” (kecuali ambulance) rakyat harus menepi di pinggir jalan untuk memberikan kebebasan para iring-iringan rombongan pejabat negara ini bak rangkaian gerbong KRL Jabodetabek melintas, padahal kita semua tahu bahwa jalan ini bisa mulus dan di lalui berkat pembayaran pajak daripada rakyat Indonesia tetapi kenapa penguasa harus di prioritaskan sementara rakyat harus berpeluh keringat ketika menghadapi kemacetan ?
Atau adilkah ketika seorang nenek minah, Lanjar adalah rakyat jelata yang buta akan hukum dan mengerti bagaimana cara mereka makan hari ini harus dihadapkan sebagai pesakitan padahal mereka tidak bersalah dan mereka melakukan itu untuk kebutuhan hidup mereka, tetapi ketika para drakula rupiah ini meraup keuntungan bermilyar-milyar dan tidak tahu apakah untuk kebutuhan mereka hanya di hukum hitungan tahunan saja tetapi harta bendanya tidak dirampas untuk dibagikan kepada rakyat miskin apakah ini adil dalam bidang hukum di negara kita ?!
Atau adilkah ketika anak muda yang bersusah payah untuk meneruskan cita-cita mungkin sebagai abdi negara harus tergeser dengan anak muda yang dengan gampangnya masuk sebagai abdi negara hanya berbekal secarik kertas yang diberikan kepada petugas dan anak muda itu langsung diangkat menjadi abdi negara..
Atau adilkah ketika para penguasa ini meminta keras agar rakyat tidak membuang sampah ke kali. Sungai, saluran air untuk menghindari banjir tetapi KENYATAANnya para penguasa ini memberikan ijin seluas-luasnya kepada koleganya untuk membangun banyak gedung beton yang pondasinya langsung menutup untuk tempat penampungan atau cadangan untuk mencegah banjir
Atau adilkah ketika ada aparat keamanan yang berpangkat bawah ketika melakukan kesalahan entah itu desersi atau tindak kriminal terhadap warga sipil langsung di pecat dari kesatuannya dan dihadapkan pada pengadilan sipil sesuai dengan catatan kriminalnya, sementara aparat keamanan yang berpangkat menengah hingga Jenderal ketika mereka harus bertanggung jawab akan tugasnya HANYA diberi sangsi mutasi tanpa jabatan sampai kasus mereka tidak terdengar lagi oleh masyarakat setelah itu dimutasi dengan posisi satu-dua tingkat lebih tinggi dari jabatan ketika bermasalah bahkan sekarang ini ada dua Jenderal bermasalah masuk dalam kandidiat Kapolri.
Atau adilkah ketika Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan bahwa untuk menentukan kelulusan Siswa dalam belajar di tingkat pendidikan pertama dan menengah melalui Ujian Akhir Nasional yang mana semua bahan dan soalnya berasal dari Jakarta tanpa melihat kondisi geografis negara ini, kita tahu berapa banyak sarana fasilitas penunjang belajar siswa yang jauh dari harapan terutama di daerah seperti pedalaman Sumatera, Kalimantan, dan kawasan Timur Indonesia yang boleh dibilang memprihatinkan kadang-kadang buku yang mereka dapat pun hasil sumbangan dari pusat yang mungkin tidak gunakan dalam kurikulum pendidikan nasional tetapi itulah pemerintah apapun dilakukan demi namanya keadilan tetapi keadilan itu tidak pernah ada dalam bentuk nyata!
Ketiga, Tegas. Ternyata sepanjang negara ini berdiri tepatnya setelah reformasi negara ini tidak mempunyai pemimpin yang tegas dalam mengambil sikap untuk membela rakyatnya padahal para pemimpin di negara ini bisa duduk nyaman di kursi empuk dan ruangan yang berhawa sejuk ini dan mobil yang terbaru kalau bukan peran, keringat daripada rakyat.
Kita bisa lihat bagaimana kasus BLBI, Bulog Gate hingga Century dan kasus-kasus korupsi dan penggelapan pajak adakah pemerintah dalam hal ini pihak Kejaksaan Agung dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menyeret orang-orang termasuk pejabat tinggi negara yang menikmati hingga ke penjara ? ternyata tidak semua orang-orang yang menikmati itu di tahan oleh pihak keamanan bahkan kasusnya dibiarkan begitu saja.
Negara ini tidak bisa tegas, kita bisa lihat bagaimana ketika kasus lumpur bagaimana negara HARUS bertekuk lutut dan menyembah dengan satu orang hanya dengan alasan tidak ada dana untuk mengganti rugi kepada warga padahal kita semua tahu bagaimana lumpur itu bisa meluap ke permukaan, atau pemerintah kita kurang tegas kepada negara lain ketika tanah dan air kita dirusak oleh negara lain yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat
Negara ini tidak bisa tegas terhadap aksi-aksi yang menurut penulis sudah sangat menyusahkan masyarakat, kita bisa lihat bagaimana negara ini hanya bisa diam dan tidak bisa berbuat apa-apa ketika golongan minoritas di “acak-acak” oleh kaum suatu golongan SARA dan mereka hanya berkata utamakan dialog bagaimana bisa dialog kalau setiap mau melakukan “dialog dengan Tuhan” harus diusik dan dipancing emosinya, kita bisa liihat bagaimana kasus Ahmadiyah dan Gereja HKBP di Kota Bekasi negara hanya berkata agar semua pihak menghormati Surat Keputusan Bersama-SKB 3 menteri padahal kita semua tahu bahwa Pasal 29 UUD1945 adalah produk paling tinggi di negara ini dalam hal kebebasan beragama tetapi kenapa pemerintah kita malah mengagungkan SKB 3 Menteri padahal menurut penulis SKB 3 Menteri ini peraturan yang menyesatkan dan hanya menguntungkan satu agama saja ! benar tidak.
Negara ini tidak bisa tegas ketika kepada sebuah mencoba merusak atau mengintimidasi negara RI seperti kasus petugas patroli dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dimana dalam 76 jam menjelang detik-detik kemerdekaan Indonesia ke-65 ditangkap oleh petugas Polisi Diraja Malaysia walau akhirnya di bebaskan dengan sistem barter dengan 7 nelayan Malaysia yang terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan, kasus dengan Malaysia sendiri bukan sekali dua kali tetapi sudah berkali-kali tetapi pemerintahan kita sepertinya lembek-lembek seperti seorang pecundang ketika Malaysia berulah beda sekali dengan jaman pemerintahan Soekarno dimana ketika Malaysia berulah Soekarno langsung marah besar padahal latar belakang Soekarno adalah WARGA SIPIL sedangkan latar belakang pemimpin negara kita saat ini adalah MILITER !
Sudah saatnya negara ini menjalan tugasnya dengan jujur, adil dan tegas sesuai dengan nuraninya demi kemajuan negara dan rakyat tentunya, mau sampai kapan negara ini terus-terusan dalam kerjanya tidak menjunjung yang namanya jujur, adil dan tegas kalaupun tiga kata itu terlontar HANYA di bibir manis para pejabat ini tetapi fakta di lapangan ? Ingat negara ini berdiri dan merdeka diatas keringat dan darah rakyat Indonesia berbagai Suku, Agama, aliran kepercayaan, dan Golongan dari Sabang sampai Merauke dari Miangas hingga Pulau Rote
Selamat Ulang tahun negaraku ke-65 semoga tambah jaya dan selalu diberkati…
Batavia, 170810 10:00
Rhesza
Pendapat Pribadi
Tidak terasa negara ini sudah memasuki usia 65 tahun, dan sepanjang 65 tahun negara ini berdiri kita sudah merasakan delapan Presiden dan 12 Wakil Presiden dan ratusan menteri tetapi apakah benar negara ini sudah merdeka secara penuh ?
Mungkin bagi beberapa orang mengatakan bahwa negara ini sudah merdeka tetapi ada juga yang mengatakan bahwa negara ini belum sama sekali merdeka, merdeka itu hanya formalitas tetapi kepada rakyatnya negara ini belum merdeka, dan kalau penulis ditanya apakah negara ini sudah merdeka apa belum, penulis akan mengatakan bahwa negara ini belum merdeka.
Kenapa belum merdeka, mari kita coba melihat negara ini dari tiga kata yang ditulis oleh seorang aktor senior negara ini, Pong Hardjatmo di atap gedung DPR, Jujur-Adil-Tegas. Pertama, Jujur sudah kah selama 65 tahun negara ini berdiri sudah melakukan kejujuran terhadap rakyat ? jawabnya belum, kita bisa lihat bagaimana pintarnya pejabat negara ini mengolah kata dalam mulut manis mereka ketika ditanya soal urusan rakyat seperti kasus tabung gas meledak dimana pemerintah mengatakan tidak ada masalah tetapi kenyataannya sekarang berapa banyak kulit rakyat Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dari Miangas hingga Pulau Rote terkelupas dan perih ketika angin menghampiri atau keringat yang mengucur karena cuaca yang panas.
Atau ketika para pemimpin mengatakan bahwa negara ini sudah maju termasuk dalam pasokan logistik pangan seperti rakyat yang bisa mendapatkan beras yang harus dan bersih dari pasar untuk di cuci dan di masak serta di sajikan di meja makan ? nyatanya masih banyak rakyat yang harus mengkonsumsi nasi tiwul atau nasi aking, kalaupun mendapatkan beras yang di berikan negara berasnya berwarna pucat dan keruh serta baunya yang tidak layak untuk dikonsumsi. Atau ketika para pejabat negara ini mengatakan sebisa mungkin melindungi para tenaga kerja kita baik di dalam negeri maupun di luar negeri tetapi kenyataannya ? penulis dan pembaca juga tahu bagaimana media hampir setiap hari selalu memuat berita tentang satu-dua tenaga kerja kita bermasalah entah itu di penjara, di siksa atau diperkosa oleh majikan bahkan meninggal tetapi pemerintah kita terutama Kementerian Luar Negeri serta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia tidak pernah menegor keras negara yang WNI menjadi korban entah itu memanggil duta besar negara tersebut atau memanggil serta menutup sementara KBRI tempat WNI tersebut menjadi korban tetapi yang ada hanya sekedar tanda tangan, jabat tangan, senyam-senyum saja setelah itu diam begitu ada kejadian seperti tadi lagi tanda tangan, jabat tangan, senyam-senyum dan seterusnya.
Atau ketika pemimpin negara ini mengecam beberapa pihak yang mengatakan bahwa negara ini diambang kehancuran serta media yang selalu memberitakan seakan kondisi negara ini tidak jauh berbeda dengan negara Afrika tetapi faktanya ? kalau memang pemimpin negara ini mengatakan bahwa sudah banyak prestasi yang ditorehkan oleh para camat, lurah, bupati, walikota dan gubernur di daerah tetapi nyatanya masih banyak rakyat yang belum mendapatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan, kita bisa lihat seperti kasus Sinar, gadis kecil dari Sulawesi yang harus setiap menit membantu ibunya yang lumpuh atau kasus Dede, manusia akar apakah dua kasus ini PERNAH DILIHAT oleh pejabat di daerah sampai pusat ? TIDAK ! buktinya berkat para jurnalis para pejabat ini di BANTU MATAnya untuk terbuka dan membantu mungkin kalau tidak ada media mungkin para pejabat ini BUTA terus terhadap kondisi rakyatnya terutama rakyat miskin !
Kedua, Adil. Ternyata negara ini belum bersikap adil terhadap rakyat bahkan rela mengorbankan rakyat demi kepentingan-kepentingan baik itu parpol, golongannya atau perutnya sendiri contohnya sudah banyak kita temui kalau rakyat tidak pernah diperhatikan oleh negara padahal para pejabat ini bisa duduk di kursi empuk penguasa kalau bukan berkat rakyat tetapi nyatanya ? kita bisa lihat bagaimana terkatungnya kasus Lumpur Lapindo dimana kita tahu bahwa Lumpur itu akibat dari tangan-tangan kotor daripada para pekerja dan juga pemimpin perusahaannya tetapi para pemimpin perusahaan kotor ini bisa saja berdalih dan bersinetron kepada pemerintah dan dunia bahwa lumpur itu terjadi karena adanya efek bencana alam supaya biaya penggantiannya tidak terlalu besar dan negara ikut menanggungnya kepada para korban, dan pemerintah bak kerbau di cocok hidungnya mau saja mengikuti sandiwara daripada pemimpin kotor ini padahal ketika itu Menteri Keuangan sudah meminta kepada Presiden agar tidak menggunakan uang negara (baca:APBN) untuk menalangi kerugian daripada perusahaan lumpur ini.
Atau adilkah ketika pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar, Listrik, dan semua tarif yang termasuk dalam konsumsi rakyat adakah mereka melihat keseharian daripada rakyatnya sebelum menaikkan harga tersebut, mereka selalu berrdalih untuk kepentingan bersama, kepentingan siapa ? terbukti kan rakyat kita sekarang yang miskin semakin miskin bahkan sekarang kalau kita lihat di media berapa banyak orang stress atau mengalami gangguan jiwa diakibatkan tidak bisa melawan yang namanya dunia dan hidup ini apakah pemerintah memperhatikan ini ?
Atau adilkah ketika para (ngakunya) wakil rakyat meminta negara untuk mengeluarkan uang negara untuk renovasi gedung kemudian meminta dana untuk mengapresiasi rakyatnya dan sekarang meminta dana untuk membuat rumah apresiasi apakah mereka sudah mengangkat harkat dan derajat para pemilihnya yang sudah susah payah memilihnya ? belum, bahkan rakyat terus-terusan dipaksa untuk “melayani” negara dengan cara membayar tagihan-tagihan listrik, air dan kebutuhan pokok yang selangit harganya sementara wakil rakyat kita malah asik bolos dan tidur ketika rapat, penulis berpikir mungkin tragedi yang di Manado itu adalah puncak kemarahan sang Pencipta kepada mereka-mereka ini karena mengaku wakil rakyat tetapi kerrja nyatanya tidak ada !
Atau adilkah ketika kebijakan apa yang menjadi milik bersama seperti jalan raya rakyat jelata harus menyingkir dan pasrah kepada para penguasa ini dimana ketika ada iring-iringan rombongan pejabat negara ini atau ada suara “ngiung-ngiung” (kecuali ambulance) rakyat harus menepi di pinggir jalan untuk memberikan kebebasan para iring-iringan rombongan pejabat negara ini bak rangkaian gerbong KRL Jabodetabek melintas, padahal kita semua tahu bahwa jalan ini bisa mulus dan di lalui berkat pembayaran pajak daripada rakyat Indonesia tetapi kenapa penguasa harus di prioritaskan sementara rakyat harus berpeluh keringat ketika menghadapi kemacetan ?
Atau adilkah ketika seorang nenek minah, Lanjar adalah rakyat jelata yang buta akan hukum dan mengerti bagaimana cara mereka makan hari ini harus dihadapkan sebagai pesakitan padahal mereka tidak bersalah dan mereka melakukan itu untuk kebutuhan hidup mereka, tetapi ketika para drakula rupiah ini meraup keuntungan bermilyar-milyar dan tidak tahu apakah untuk kebutuhan mereka hanya di hukum hitungan tahunan saja tetapi harta bendanya tidak dirampas untuk dibagikan kepada rakyat miskin apakah ini adil dalam bidang hukum di negara kita ?!
Atau adilkah ketika anak muda yang bersusah payah untuk meneruskan cita-cita mungkin sebagai abdi negara harus tergeser dengan anak muda yang dengan gampangnya masuk sebagai abdi negara hanya berbekal secarik kertas yang diberikan kepada petugas dan anak muda itu langsung diangkat menjadi abdi negara..
Atau adilkah ketika para penguasa ini meminta keras agar rakyat tidak membuang sampah ke kali. Sungai, saluran air untuk menghindari banjir tetapi KENYATAANnya para penguasa ini memberikan ijin seluas-luasnya kepada koleganya untuk membangun banyak gedung beton yang pondasinya langsung menutup untuk tempat penampungan atau cadangan untuk mencegah banjir
Atau adilkah ketika ada aparat keamanan yang berpangkat bawah ketika melakukan kesalahan entah itu desersi atau tindak kriminal terhadap warga sipil langsung di pecat dari kesatuannya dan dihadapkan pada pengadilan sipil sesuai dengan catatan kriminalnya, sementara aparat keamanan yang berpangkat menengah hingga Jenderal ketika mereka harus bertanggung jawab akan tugasnya HANYA diberi sangsi mutasi tanpa jabatan sampai kasus mereka tidak terdengar lagi oleh masyarakat setelah itu dimutasi dengan posisi satu-dua tingkat lebih tinggi dari jabatan ketika bermasalah bahkan sekarang ini ada dua Jenderal bermasalah masuk dalam kandidiat Kapolri.
Atau adilkah ketika Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan bahwa untuk menentukan kelulusan Siswa dalam belajar di tingkat pendidikan pertama dan menengah melalui Ujian Akhir Nasional yang mana semua bahan dan soalnya berasal dari Jakarta tanpa melihat kondisi geografis negara ini, kita tahu berapa banyak sarana fasilitas penunjang belajar siswa yang jauh dari harapan terutama di daerah seperti pedalaman Sumatera, Kalimantan, dan kawasan Timur Indonesia yang boleh dibilang memprihatinkan kadang-kadang buku yang mereka dapat pun hasil sumbangan dari pusat yang mungkin tidak gunakan dalam kurikulum pendidikan nasional tetapi itulah pemerintah apapun dilakukan demi namanya keadilan tetapi keadilan itu tidak pernah ada dalam bentuk nyata!
Ketiga, Tegas. Ternyata sepanjang negara ini berdiri tepatnya setelah reformasi negara ini tidak mempunyai pemimpin yang tegas dalam mengambil sikap untuk membela rakyatnya padahal para pemimpin di negara ini bisa duduk nyaman di kursi empuk dan ruangan yang berhawa sejuk ini dan mobil yang terbaru kalau bukan peran, keringat daripada rakyat.
Kita bisa lihat bagaimana kasus BLBI, Bulog Gate hingga Century dan kasus-kasus korupsi dan penggelapan pajak adakah pemerintah dalam hal ini pihak Kejaksaan Agung dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menyeret orang-orang termasuk pejabat tinggi negara yang menikmati hingga ke penjara ? ternyata tidak semua orang-orang yang menikmati itu di tahan oleh pihak keamanan bahkan kasusnya dibiarkan begitu saja.
Negara ini tidak bisa tegas, kita bisa lihat bagaimana ketika kasus lumpur bagaimana negara HARUS bertekuk lutut dan menyembah dengan satu orang hanya dengan alasan tidak ada dana untuk mengganti rugi kepada warga padahal kita semua tahu bagaimana lumpur itu bisa meluap ke permukaan, atau pemerintah kita kurang tegas kepada negara lain ketika tanah dan air kita dirusak oleh negara lain yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat
Negara ini tidak bisa tegas terhadap aksi-aksi yang menurut penulis sudah sangat menyusahkan masyarakat, kita bisa lihat bagaimana negara ini hanya bisa diam dan tidak bisa berbuat apa-apa ketika golongan minoritas di “acak-acak” oleh kaum suatu golongan SARA dan mereka hanya berkata utamakan dialog bagaimana bisa dialog kalau setiap mau melakukan “dialog dengan Tuhan” harus diusik dan dipancing emosinya, kita bisa liihat bagaimana kasus Ahmadiyah dan Gereja HKBP di Kota Bekasi negara hanya berkata agar semua pihak menghormati Surat Keputusan Bersama-SKB 3 menteri padahal kita semua tahu bahwa Pasal 29 UUD1945 adalah produk paling tinggi di negara ini dalam hal kebebasan beragama tetapi kenapa pemerintah kita malah mengagungkan SKB 3 Menteri padahal menurut penulis SKB 3 Menteri ini peraturan yang menyesatkan dan hanya menguntungkan satu agama saja ! benar tidak.
Negara ini tidak bisa tegas ketika kepada sebuah mencoba merusak atau mengintimidasi negara RI seperti kasus petugas patroli dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dimana dalam 76 jam menjelang detik-detik kemerdekaan Indonesia ke-65 ditangkap oleh petugas Polisi Diraja Malaysia walau akhirnya di bebaskan dengan sistem barter dengan 7 nelayan Malaysia yang terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan, kasus dengan Malaysia sendiri bukan sekali dua kali tetapi sudah berkali-kali tetapi pemerintahan kita sepertinya lembek-lembek seperti seorang pecundang ketika Malaysia berulah beda sekali dengan jaman pemerintahan Soekarno dimana ketika Malaysia berulah Soekarno langsung marah besar padahal latar belakang Soekarno adalah WARGA SIPIL sedangkan latar belakang pemimpin negara kita saat ini adalah MILITER !
Sudah saatnya negara ini menjalan tugasnya dengan jujur, adil dan tegas sesuai dengan nuraninya demi kemajuan negara dan rakyat tentunya, mau sampai kapan negara ini terus-terusan dalam kerjanya tidak menjunjung yang namanya jujur, adil dan tegas kalaupun tiga kata itu terlontar HANYA di bibir manis para pejabat ini tetapi fakta di lapangan ? Ingat negara ini berdiri dan merdeka diatas keringat dan darah rakyat Indonesia berbagai Suku, Agama, aliran kepercayaan, dan Golongan dari Sabang sampai Merauke dari Miangas hingga Pulau Rote
Selamat Ulang tahun negaraku ke-65 semoga tambah jaya dan selalu diberkati…
Batavia, 170810 10:00
Rhesza
Pendapat Pribadi
Tidak ada komentar:
Posting Komentar