Judul diatas adalah ungkapan bahagia dan sedikit tidak percaya dengan apa yang akan dilakukan oleh Mahasiswa-I Indonesia yang tergabung dalam Persatuan Pelajar Indonesia Eropa khususnya Belanda yang membuat kebijakan untuk memboikot anggota dewan yang akan mendarat di sejumlah negara Eropa dengan sejumlah agenda pertemuan walaupun penjelasan dari PPI ini hanya sebagai kedok belaka.
Dan mereka tidak main-main, terbukti dengan membuat pernyataan yang mengatakan bahwa meminta mahasiswa Jakarta untuk menghadang para anggota Dewan di semua area Bandara Soekarno-Hatta, walaupun masih lolos dari Bandara Soekarno-Hatta pihak PPI sudah menginstruksikan kepada semua PPI yang negaranya dilewati oleh anggota DPR untuk dihadang begitu sampai diareal kedatangan, karena menurut mereka apakah dilakukan oleh anggota dewan tidak lebih dari sekedar jalan-jalan untuk terakhir kalinya karena tahun depan mereka tidak mungkin akan kembali ke Senayan.
Apa yang dilakukan oleh PPI Eropa patut kita acungi jempol karena bagaimanapun keberadaan anggota dewan ini di luar Indonesia patut kita curigai walaupun kata mereka sudah diagendakan sebelumnya tetapi nyata mereka tidak bisa merealisasikan di negara kita, dan apa yang dilakukan oleh PPI Eropa bukan sekedar isapan jempol terbukti ketika beberapa anggota dewan berkunjung ke negara Marco Van Basten untuk sebuah studi kasus, PPI perwakilan Belanda menangkap basah dengan kamera tersembunyi para anggota dewan dengan santai berbelanja disalahsatu pusat perbelanjaan terkemuka di Belanda, kalau dilihat dari merek tas plastik yang mereka usung nilai taksiran produknya lebih dari Rp. 1,000,000 keatas dan dasar inisiatif PPI Belanda bukti photo tersebut sampai ke sebuah meja redaksi stasiun televisi dan disiarkan berulang kali tetapi ketika dikonfirmasi mereka justru membantah dan menyudutkan PPI, bukan hanya PPI Belanda yang mengirimkan bukti kesaharian mereka disana tetapi PPI Perancis juga mengawasi tindak tanduk hidung daripada anggota dewan ini.
Keterlaluan ! itu ungkapan yang pantas buat anggota dewan yang fungsinya sebagai jembatan suara dan aspirasi rakyat malah di salah gunakan, ini bukan yang pertama kali para anggota dewan pergi keluar negeri tetapi tidak membawa hasil terbukti sudah ke-najis-an para anggota ini ketika sidang kasus Bank Indonesia dimana para anggota dewan yang mengawasi kerja dari Bank Indonesia pada tanggal 27-30 Juli 2003 mengadakan kunjungan kerja ke New York, Amerika Serikat dengan agenda kunjungan ke Gedung Federal Reserve a.k.a BI-nya Amerika dan ke Kantor Perwakilan Bank Indonesia di New York, ternyata kunjungan itu hanya berlangsung selama 3 JAM selebihnya ? (silakan anda bayangkan !) dan dana yang dihabiskan hanya dalam 3 Jam tetapi berita acara kunjungan selama 4 hari sebesar Rp. 31,5 Miliar dan yang membuat penulis kaget adalah kunjungan itu BUKAN inisiatif dari Bank Indonesia tetapi inisiatif dan permintaan dari anggota dewan sendiri !!..
Itu baru kunjungan kerja mereka ke luar negeri yang nominalnya mencekik leher rakyat miskin yang telah memilih mereka, bagaimana kondisi mereka ketika berada disana, ternyata tidak jauh beda bahkan melebihi kapasitas raja besar ! kenapa penulis bilang raja besar karena penulis pernah membaca sebuah artikel yang ditulis oleh salahsatu mantan pejabat Kementerian Luar Negeri yang pernah bertugas disalahsatu Kedutaan Besar Republik Indonesia disuatu negara dimana ketika anggota DPR ini mengadakan kunjungan kerja ke Luar Negeri, pihak KBRI selalu serba salah kenapa ? karena lanjut mantan pejabat Deplu ini para anggota DPR selalu minta pelayanan nomor satu melebihi pelayanan VIP atau VVIP setingkat Presiden seperti kamar hotel yang tarifnya paling mahal dinegara itu beserta fasilitas yang ada disana misalnya harus ada mulai dari saluran channel berita internasional sampai (maaf) saluran video porno selama mereka menginap, kemudian minta diantar-jemput ketempat tujuan yang tidak sesuai dengan berita acara kunjungan yang diterima dari Jakarta, itu baru anggota dewan bagaimana dengan anggota dewan yang kebetulan membawa sang Dharma Wanita atau mungkin (maaf!) simpanan mereka, ternyata lebih memprihatinkan dan lebih parah permintaannya daripada permintaan anggota dewan dan itu semua harus dikeluarkan dari kas KBRI, dan ancamannya tidak main-main kalau pihak KBRI tidak bisa memberikan pelayanan dan permintaan dari anggota dewan ini beserta pengikutnya mulai dari mendarat di Bandara hingga kembali ke Jakarta yaitu para anggota dewan ini akan melaporkan tindak tanduk staff KBRI ini ke Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, bahwa pelayanan KBRI tempat mereka berada untuk kunjungan kurang memuaskan dan minta mereka dipulangkan ke Jakarta !! sangat konyol bukan ? selain itu mereka mempunyai sombong hati ketika berkunjung ke suatu negara, mereka tidak mau bertemu dan berdialog dengan masyarakat Indonesia termasuk mahasiswa Indonesia yang ada di sana padahal jadwal mereka sudah diatur sedemikian rupa oleh KBRI tetapi mereka acuhkan.
Sementara hasil mereka kunjungan itu untuk negara ini adakah hasil nyata dan dirasakan oleh 220 juta jiwa rakyat Indonesia ? TIDAK ADA bahkan hanya omongan dan janji-janji saja untuk meyakinkan rakyat ketika mereka berangkat dengan mengatasnamakan kepentingan bersama dan kepentingan rakyat.
Sudah sepantasnya kunjungan luar negeri anggota dewan dengan stempel kunjungan atau studi banding harus dihentikan, penulis sependapat dengan press release yang dikeluarkan oleh PPI kalau memang ingin mengadakan kunjungan studi banding atau ingin melihat bagaimana proses atau cara kerja suatu lembaga, kenapa tidak meminta PPI, Kedutaan untuk mengirimkan data-data yang diminta atau meminta Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk mensponsori suatu badan untuk datang ke Jakarta dan menjelaskan kepada anggota dewan tentang permasalahan yang sedang dialami oleh anggota dewan kalau seperti ini tentunya bisa menghemat biaya tentunya bukan lagipula PPI dan KBRI yang tahu permasalahan disana BUKAN anggota dewan!!
Penulis juga agak heran dengan mahasiswa ibukota yang tidak menjalankan apa yang diminta oleh PPI, apakah mahasiswa ibukota dengan PPI beda visi dalam mengawasi jalannya pemerintah atau bagaimana ? bukankah PPI dengan Mahasiswa yang di Jakarta sama-sama memiliki KTP dan Akta Lahir berlogo Burung Garuda dan latar peta Indonesia justru seperti ini mereka harus bisa menciptakan simbiosis mutualisma sense of social bukannya membiarkan anggota dewan ini melenggang kangkung lolos dari bandara Soekarno-Hatta, karena kalau mereka ini lolos berarti sama saja meloloskan uang rakyat yang bisa digunakan untuk memperbaiki kondisi rakyat daripada dibawa terbang untuk kepentingan yang tidak jelas betul tidak !
Apakah anggota dewan yang akan duduk untuk periode 2009-2014 dalam membuat sebuah kebijakan akan seperti senior mereka senang-senang diatas penderitaan konstituen mereka yang mengharapkan wakilnya duduk di Senayan bisa memperbaiki kondisi dirinya dan negara ini terulang ? walahualam.. hanya Tuhan yang tahu..
Dan mereka tidak main-main, terbukti dengan membuat pernyataan yang mengatakan bahwa meminta mahasiswa Jakarta untuk menghadang para anggota Dewan di semua area Bandara Soekarno-Hatta, walaupun masih lolos dari Bandara Soekarno-Hatta pihak PPI sudah menginstruksikan kepada semua PPI yang negaranya dilewati oleh anggota DPR untuk dihadang begitu sampai diareal kedatangan, karena menurut mereka apakah dilakukan oleh anggota dewan tidak lebih dari sekedar jalan-jalan untuk terakhir kalinya karena tahun depan mereka tidak mungkin akan kembali ke Senayan.
Apa yang dilakukan oleh PPI Eropa patut kita acungi jempol karena bagaimanapun keberadaan anggota dewan ini di luar Indonesia patut kita curigai walaupun kata mereka sudah diagendakan sebelumnya tetapi nyata mereka tidak bisa merealisasikan di negara kita, dan apa yang dilakukan oleh PPI Eropa bukan sekedar isapan jempol terbukti ketika beberapa anggota dewan berkunjung ke negara Marco Van Basten untuk sebuah studi kasus, PPI perwakilan Belanda menangkap basah dengan kamera tersembunyi para anggota dewan dengan santai berbelanja disalahsatu pusat perbelanjaan terkemuka di Belanda, kalau dilihat dari merek tas plastik yang mereka usung nilai taksiran produknya lebih dari Rp. 1,000,000 keatas dan dasar inisiatif PPI Belanda bukti photo tersebut sampai ke sebuah meja redaksi stasiun televisi dan disiarkan berulang kali tetapi ketika dikonfirmasi mereka justru membantah dan menyudutkan PPI, bukan hanya PPI Belanda yang mengirimkan bukti kesaharian mereka disana tetapi PPI Perancis juga mengawasi tindak tanduk hidung daripada anggota dewan ini.
Keterlaluan ! itu ungkapan yang pantas buat anggota dewan yang fungsinya sebagai jembatan suara dan aspirasi rakyat malah di salah gunakan, ini bukan yang pertama kali para anggota dewan pergi keluar negeri tetapi tidak membawa hasil terbukti sudah ke-najis-an para anggota ini ketika sidang kasus Bank Indonesia dimana para anggota dewan yang mengawasi kerja dari Bank Indonesia pada tanggal 27-30 Juli 2003 mengadakan kunjungan kerja ke New York, Amerika Serikat dengan agenda kunjungan ke Gedung Federal Reserve a.k.a BI-nya Amerika dan ke Kantor Perwakilan Bank Indonesia di New York, ternyata kunjungan itu hanya berlangsung selama 3 JAM selebihnya ? (silakan anda bayangkan !) dan dana yang dihabiskan hanya dalam 3 Jam tetapi berita acara kunjungan selama 4 hari sebesar Rp. 31,5 Miliar dan yang membuat penulis kaget adalah kunjungan itu BUKAN inisiatif dari Bank Indonesia tetapi inisiatif dan permintaan dari anggota dewan sendiri !!..
Itu baru kunjungan kerja mereka ke luar negeri yang nominalnya mencekik leher rakyat miskin yang telah memilih mereka, bagaimana kondisi mereka ketika berada disana, ternyata tidak jauh beda bahkan melebihi kapasitas raja besar ! kenapa penulis bilang raja besar karena penulis pernah membaca sebuah artikel yang ditulis oleh salahsatu mantan pejabat Kementerian Luar Negeri yang pernah bertugas disalahsatu Kedutaan Besar Republik Indonesia disuatu negara dimana ketika anggota DPR ini mengadakan kunjungan kerja ke Luar Negeri, pihak KBRI selalu serba salah kenapa ? karena lanjut mantan pejabat Deplu ini para anggota DPR selalu minta pelayanan nomor satu melebihi pelayanan VIP atau VVIP setingkat Presiden seperti kamar hotel yang tarifnya paling mahal dinegara itu beserta fasilitas yang ada disana misalnya harus ada mulai dari saluran channel berita internasional sampai (maaf) saluran video porno selama mereka menginap, kemudian minta diantar-jemput ketempat tujuan yang tidak sesuai dengan berita acara kunjungan yang diterima dari Jakarta, itu baru anggota dewan bagaimana dengan anggota dewan yang kebetulan membawa sang Dharma Wanita atau mungkin (maaf!) simpanan mereka, ternyata lebih memprihatinkan dan lebih parah permintaannya daripada permintaan anggota dewan dan itu semua harus dikeluarkan dari kas KBRI, dan ancamannya tidak main-main kalau pihak KBRI tidak bisa memberikan pelayanan dan permintaan dari anggota dewan ini beserta pengikutnya mulai dari mendarat di Bandara hingga kembali ke Jakarta yaitu para anggota dewan ini akan melaporkan tindak tanduk staff KBRI ini ke Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, bahwa pelayanan KBRI tempat mereka berada untuk kunjungan kurang memuaskan dan minta mereka dipulangkan ke Jakarta !! sangat konyol bukan ? selain itu mereka mempunyai sombong hati ketika berkunjung ke suatu negara, mereka tidak mau bertemu dan berdialog dengan masyarakat Indonesia termasuk mahasiswa Indonesia yang ada di sana padahal jadwal mereka sudah diatur sedemikian rupa oleh KBRI tetapi mereka acuhkan.
Sementara hasil mereka kunjungan itu untuk negara ini adakah hasil nyata dan dirasakan oleh 220 juta jiwa rakyat Indonesia ? TIDAK ADA bahkan hanya omongan dan janji-janji saja untuk meyakinkan rakyat ketika mereka berangkat dengan mengatasnamakan kepentingan bersama dan kepentingan rakyat.
Sudah sepantasnya kunjungan luar negeri anggota dewan dengan stempel kunjungan atau studi banding harus dihentikan, penulis sependapat dengan press release yang dikeluarkan oleh PPI kalau memang ingin mengadakan kunjungan studi banding atau ingin melihat bagaimana proses atau cara kerja suatu lembaga, kenapa tidak meminta PPI, Kedutaan untuk mengirimkan data-data yang diminta atau meminta Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk mensponsori suatu badan untuk datang ke Jakarta dan menjelaskan kepada anggota dewan tentang permasalahan yang sedang dialami oleh anggota dewan kalau seperti ini tentunya bisa menghemat biaya tentunya bukan lagipula PPI dan KBRI yang tahu permasalahan disana BUKAN anggota dewan!!
Penulis juga agak heran dengan mahasiswa ibukota yang tidak menjalankan apa yang diminta oleh PPI, apakah mahasiswa ibukota dengan PPI beda visi dalam mengawasi jalannya pemerintah atau bagaimana ? bukankah PPI dengan Mahasiswa yang di Jakarta sama-sama memiliki KTP dan Akta Lahir berlogo Burung Garuda dan latar peta Indonesia justru seperti ini mereka harus bisa menciptakan simbiosis mutualisma sense of social bukannya membiarkan anggota dewan ini melenggang kangkung lolos dari bandara Soekarno-Hatta, karena kalau mereka ini lolos berarti sama saja meloloskan uang rakyat yang bisa digunakan untuk memperbaiki kondisi rakyat daripada dibawa terbang untuk kepentingan yang tidak jelas betul tidak !
Apakah anggota dewan yang akan duduk untuk periode 2009-2014 dalam membuat sebuah kebijakan akan seperti senior mereka senang-senang diatas penderitaan konstituen mereka yang mengharapkan wakilnya duduk di Senayan bisa memperbaiki kondisi dirinya dan negara ini terulang ? walahualam.. hanya Tuhan yang tahu..
211008
Rvanca
Temporary Director of RKM
Tidak ada komentar:
Posting Komentar