Semakin hari ada saja pembicaraan tentang negara ini terutama para pejabatnya kali ini menimpa kalangan pejabat yang ada di Kawasan Merdeka Barat atau lebih tepatnya dari Kantor DKI 1.
Ada apa dengan DKI 1 ? ini berawal dari isu adanya pemberian laptop kepada semua jajaran Kepala Dinas Pemprov DKI bahkan anggaran laptop ini melebihi anggaran laptop yang dahulu pernah diminta anggota dewan Senayan, kalau anggaran laptop anggota dewan Senayan sebesar Rp. 21,5 juta kalau pemprov sebesar Rp. 35 juta untuk satu unit !
Yang bikin hebohnya adalah bahwa anggaran Rp.35 juta untuk satu unit ini dibebankan kepada kas APBD Pemprov DKI, alasan pemberian laptop ini menurut Kepala Humas dan Protokoler Pemprov DKI adalah untuk meningkatkan kinerja pejabat terutama pejabat bidang luar negeri yang membutuhkan laptop dengan kecepatan tinggi. Selain itu juga Pemprov juga menganggarkan komputer dengan harga satu unitnya Rp. 20 juta, kemudian memanjakan Dinas Pemadam Kebakaran dengan memberikan alat musik yang harganya sekitar Rp. 1 Miliar ! ( alat musik seperti apa sampai harganya segitu?) serta biaya perawatan komputer selama satu tahun dengan nominal Rp. 4 Juta.
Tapi yang menjadi pertanyaan saat ini, apakah dengan pembelian alat-alat tersebut sudah pasti akan menunjang kinerja mereka makin bagus dalam hal melayani kebutuhan publik? Menurut penulis kalau dilihat satu sisi dengan alasan yang diutarakan oleh Kepala Humas dan Protokoler Pemprov DKI ada benarnya tetapi kalau kita lihat lagi bagaimana dengan mutu pelayanan para pejabat itu sendiri kepada masyarakat?
Kita bisa lihat bagaimana pelayanan publik yang semakin hari semakin tidak jelas, seperti banyaknya pungutan dalam mengurus dokumen mulai dari KTP hingga mungkin surat keterangan untuk saudara kita yang keturunan dan itu nominalnya bukan dalam hal satuan melainkan ratusan bahkan puluhan ribu rupiah, tetapi yang ada ketika dikonfirmasi kepada para pejabat, pejabat ini selalu mengatakan bahwa semua pengurusan dokument adalah Gratis tanpa dipungut biaya !!! aneh bukan ?
Itu baru sekedar isu, tetapi ada yang lebih heboh untuk pembaca dan pengunjung disimak yaitu bahwa DKI 1 dan DKI 2 dalam memelihara kebersihan pakaiannya saja Pemprov memparkirkan dana untuk cuci bajunya sebesar Rp 70 juta Wowww!!
Apa yang dipikirkan oleh para pejabat pemprov ini sangat tidak manusiawi, penulis sependapat dengan salahsatu LSM yang mengkritiknya bahwa anggaran itu hanya untuk memanjakan para pejabatnya bukan para rakyat yang seharusnya mendapatkannya.
Dalam data anggaran kas DKI, kita bisa lihat Kas DKI untuk tahun 2009 sebesar Rp. 22,2 triliun, dan berapa persenkah dari Rp. 22,2 triliun itu untuk alokasi rakyat miskin ? ternyata dana untuk rakyat miskin yang diparkirkan oleh Pemprov HANYA sekitar 1,7 % sisanya ? ya..seperti yang penulis sajikan di atas.
Kalau sudah seperti ini tidak ada artinya slogan yang selama kita dengar di kalangan pejabat publik yaitu Melayani BUKAN Dilayani melainkan Dilayani terus-menerus BUKAN Melayani. Betul tidak ?
Sudah saatnya para pejabat kita bukan saja dari DKI tetapi mulai dari ujung Sumatera hingga Ujung Papua bersama-sama bersatu dalam melayani apa yang rakyat mau, bukan untuk kesenangan pribadi dengan mengatasnamakan rakyat dan kebutuhan akan rakyat…betul tidak ?!
Kebon Sirih, 101208
RKMD- 01 / Rvanca
Ada apa dengan DKI 1 ? ini berawal dari isu adanya pemberian laptop kepada semua jajaran Kepala Dinas Pemprov DKI bahkan anggaran laptop ini melebihi anggaran laptop yang dahulu pernah diminta anggota dewan Senayan, kalau anggaran laptop anggota dewan Senayan sebesar Rp. 21,5 juta kalau pemprov sebesar Rp. 35 juta untuk satu unit !
Yang bikin hebohnya adalah bahwa anggaran Rp.35 juta untuk satu unit ini dibebankan kepada kas APBD Pemprov DKI, alasan pemberian laptop ini menurut Kepala Humas dan Protokoler Pemprov DKI adalah untuk meningkatkan kinerja pejabat terutama pejabat bidang luar negeri yang membutuhkan laptop dengan kecepatan tinggi. Selain itu juga Pemprov juga menganggarkan komputer dengan harga satu unitnya Rp. 20 juta, kemudian memanjakan Dinas Pemadam Kebakaran dengan memberikan alat musik yang harganya sekitar Rp. 1 Miliar ! ( alat musik seperti apa sampai harganya segitu?) serta biaya perawatan komputer selama satu tahun dengan nominal Rp. 4 Juta.
Tapi yang menjadi pertanyaan saat ini, apakah dengan pembelian alat-alat tersebut sudah pasti akan menunjang kinerja mereka makin bagus dalam hal melayani kebutuhan publik? Menurut penulis kalau dilihat satu sisi dengan alasan yang diutarakan oleh Kepala Humas dan Protokoler Pemprov DKI ada benarnya tetapi kalau kita lihat lagi bagaimana dengan mutu pelayanan para pejabat itu sendiri kepada masyarakat?
Kita bisa lihat bagaimana pelayanan publik yang semakin hari semakin tidak jelas, seperti banyaknya pungutan dalam mengurus dokumen mulai dari KTP hingga mungkin surat keterangan untuk saudara kita yang keturunan dan itu nominalnya bukan dalam hal satuan melainkan ratusan bahkan puluhan ribu rupiah, tetapi yang ada ketika dikonfirmasi kepada para pejabat, pejabat ini selalu mengatakan bahwa semua pengurusan dokument adalah Gratis tanpa dipungut biaya !!! aneh bukan ?
Itu baru sekedar isu, tetapi ada yang lebih heboh untuk pembaca dan pengunjung disimak yaitu bahwa DKI 1 dan DKI 2 dalam memelihara kebersihan pakaiannya saja Pemprov memparkirkan dana untuk cuci bajunya sebesar Rp 70 juta Wowww!!
Apa yang dipikirkan oleh para pejabat pemprov ini sangat tidak manusiawi, penulis sependapat dengan salahsatu LSM yang mengkritiknya bahwa anggaran itu hanya untuk memanjakan para pejabatnya bukan para rakyat yang seharusnya mendapatkannya.
Dalam data anggaran kas DKI, kita bisa lihat Kas DKI untuk tahun 2009 sebesar Rp. 22,2 triliun, dan berapa persenkah dari Rp. 22,2 triliun itu untuk alokasi rakyat miskin ? ternyata dana untuk rakyat miskin yang diparkirkan oleh Pemprov HANYA sekitar 1,7 % sisanya ? ya..seperti yang penulis sajikan di atas.
Kalau sudah seperti ini tidak ada artinya slogan yang selama kita dengar di kalangan pejabat publik yaitu Melayani BUKAN Dilayani melainkan Dilayani terus-menerus BUKAN Melayani. Betul tidak ?
Sudah saatnya para pejabat kita bukan saja dari DKI tetapi mulai dari ujung Sumatera hingga Ujung Papua bersama-sama bersatu dalam melayani apa yang rakyat mau, bukan untuk kesenangan pribadi dengan mengatasnamakan rakyat dan kebutuhan akan rakyat…betul tidak ?!
Kebon Sirih, 101208
RKMD- 01 / Rvanca
Tidak ada komentar:
Posting Komentar