Apa Dasar LPI (Jika Masuk PSSI) Main di Divisi 3

Seperti menjadi kebiasaan penulis sebelum melakukan penulisan selalu menghaturkan permintaan maaf jika ada kata-kata atau tulisan yang penulis buat membuat sebagian pembaca merasa tersinggung atau penulis dianggap menista atau apalah, apa yang penulis tulis adalah murni dari pendapat penulis terkait masalah yang penulis lihat, baca dan dengar, sekali lagi maaf

Di tengah kericuhan dan simpang siurnya terhadapa organisasi paling tua di negara ini yaitu Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia-PSSI ada berita yang mengejutkan dan membuat penulis agak aneh yaitu bahwa Liga Primer Indonesia akan di masukan ke dalam Liga Divisi 3 jika PSSI tidak mau di hukum atau skorsing oleh FIFA.

Ketika membaca, mendengarkan dan menyimak apa yang di sampaikan oleh juru bibir PSSI tentang LPI yang akan di taruh pada divisi 3 sebagai solusi dan jawaban untuk menghindari ancaman skorsing dari FIFA secara nurani penulis spontan teriak, HAH ! Yang benar saja LPI di taruh di Divisi 3 dasarnya apa ?!

Lanjut kata juru bibir PSSI kenapa LPI di tempatkan di Divisi 3 karena sesuai dengan aturan yang ada dan tidak mungkin sebuah kompetisi yang baru di bentuk sudah langsung menjadi kompetisi utama di sebuah negara, tetapi LPI memiliki alasan sendiri karena mereka berpatokan pada sebuah aturan darurat kalau tidak salah dan mohon di koreksi kalau salah yaitu Task Force rule the game for fair play competition dan juga aturan dari AFC jadi apa yang di lakukan oleh konsorsium LPI sudah benar dan legal secara hukum FIFA dan AFC.

Pertanyaan sekarang adalah APAKAH PSSI TIDAK BERKACA pada dirinya sendiri apa yang terjadi kalau sampai LPI di taruh di Divisi 3 kenapa tidak klub-klub ISL saja yang di taruh di Divisi 3 benar tidak ?!

Sangat tidak pantas lah sebuah liga yang benar-benar menurut kaidah FIFA dimana sebuah liga harus professional dalam aspek apapun dan tidak bergantung pada pemerintah harus bermain di divisi paling rendah sementara liga yang klubnya JELAS-JELAS mengandalkan atau ibaratnya (maaf) SEPERTI PENGEMIS yang sering kita jumpai di tiap perempatan lampu merah malah asih-masyuk bermain di liga yang di akui dan prestise di negara ini apakah ini pantas ?!

Kita semua tahu lah bagaimana klub-klub yang ada di negara ini mulai dari Sabang sampai Merauke dari Miangas hingga Pulau Rote (kecuali klub LPI) dalam membiayai klubnya seperti membayar gaji pemain, pelatih, official dan staff bahkan membayar sewa lapangan saja masih ngemis kepada negara (baca: APBN-APBD) kalaupun ada klub yang mandiri pun itu baru tahap meraba tidak seperti dengan klub-klub LPI yang 100% MURNI tanpa APBN atau APBD !!

Yang menjadi pertanyaan dan harus di jawab secara nurani oleh pemegang kepentingan klub terutama para pemain termasuk jajaran pemain nasional (YANG KATANYA) termahal di Indonesia KOK MAU terima gaji atau bonus dari uang yang jelas-jelas uang itu di pergunakan untuk kebutuhan rakyat dan fasilitas umum yang ada di daerah tempat klub itu bernaung seperti perluasan dan perwatan jalan, bangunan sekolah, apakah para pemain ini (YANG KATANYA) gajinya MELEBIHI gaji Presiden Republik Indonesia punya nurani ketika mereka mendapatkan gaji setiap bulan tetapi ketika mereka harus berlatih pasti melintasi jalan propinsi yang mana kondisinya sangat memprihatinkan dan harus di perbaiki tetapi dananya sudah terserap untuk gaji pemain apakah ini pernah terpikirkan secara nurani ?!

Seperti contoh, di Jakarta ada berapa sekolah rusah bahkan tinggal menunggu waktu untuk rata dengan tanah, ketika ditanya kok pemerintah daerah tidak turun tangan untuk merenovasi lantas jawaban dari para pemangku kepentingan di Jakarta pasti mengeluarkan jurus manisnya bahwa dana yang di butuhkan tidak sedikit tetapi kenapa bayar gaji pemain yang ber-Milyar-Milyar untuk satu pemain BISA ketika untuk perbaikan sekolah yang jelas-jelas menjadi potret dari maju-tidaknya negara ini TIDAK BISA padahal prestasi dari klub itu sendiri tidak ada hasilnya yang ada hanya membuat kerusuhan yang dibuat para pecinta klub tersebut benar tidak !

Menurut penulis, biarlah Indonesia di hukum oleh FIFA sampai pada akhirnya kita mendapatkan Ketua Umum dan Pengurus dari Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia yang baru, ketika itu sudah di dapat baru kita memikirkan format kompetisi, kalau boleh penulis kasih saran sekaligus bisa mengangkat prestasi Indonesia bagaimana kalau kompetisi Indonesia Super League inilah yang di taruh pada koridor Divisi Utama atau Divisi 3 ?!

Dasar dan alasan penulis member saran kenapa ISL di taruh dalam koridor Divisi Utara atau Divisi 3 karena untuk memperbaiki para pemangku kepentingan klub ini untuk “meruwat” klubya supaya bebas dari kutukan yang bernama APBD sehingga ketika mereka bermain di LPI bisa mandiri karena selama ini penulis melihat para pemangku kepentingan klub seperti HIDUP SEGAN MATI PUN TAK MAU untuk melepaskan yang namanya APBD.

Selain itu juga dengan keberadaan ISL dalam koridor Divisi Utama atau Divisi 3 bisa melihat dan belajar kepada klub LPI bagaimana cara mengelola klub termasuk perilaku pemainnya karena selama ini penulis melihat para pemain yang bermain di ISL termasuk para pemain Timnas itu TIDAK LEBIH SEPERTI PEMAIN AMATIRAN atau Pemain yang baru belajar bermain sepak bola kita bisa lihat sepanjang 90 permainan adakah pemain yang bermain di ISL menerima putusan wasit dengan senyuman dan mengakuinya sambil bersalaman dengan pemain serta wasit tanpa harus tarik urat leher ? atau adakah sepanjang 90 menit kedua pemain yang bermain di ISL memainkan pertandingan tanpa memancing kerusuhan penonton ?

Apakah LPI akan masuk dalam lingkaran PSSI dan berada dalam Divisi 3 atau LPI akan menggeser posisi ISL sebagai liga prestise yang ada di Indonesia ? kita lihat saja nanti yang penting mungkin saat ini adalah menantikan antara FIFA menghukum Indonesia atau Indonesia akan mendapatkan Ketua Umum dan Pengurus Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia yang baru dan benar-benar kredibel dan tahu serta paham tentang sepakbola termasuk peraturan yang di keluarkan oleh FIFA dan AFC !


Std Patriot Kota Bekasi, 130311 16:30
Rhesza
Pendapat Pribadi

Antara Nurdin Halid dan A.M. Fatwa

Seperti menjadi kebiasaan penulis sebelum melakukan penulisan selalu menghaturkan permintaan maaf jika ada kata-kata atau tulisan yang penulis buat membuat sebagian pembaca merasa tersinggung atau penulis dianggap menista atau apalah, apa yang penulis tulis adalah murni dari pendapat penulis terkait masalah yang penulis lihat, baca dan dengar, sekali lagi maaf

Ada menarik ketika sebuah harian memuat berita tentang wawancara antara wartawan harian tersebut dengan tokoh yang sekarang mungkin menjadi sosok yang paling di cari oleh seluruh rakyat Indonesia terutama pecinta sepakbola Indonesia yaitu Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia-PSSI, Nurdin Halid.

Apa yang menurut penulis menarik ketika membaca hasil wawancara Ketum ini yaitu adanya curahan hati dimana beliau mempertanyakan kepada rakyat terutama pecinta sepakbola Indonesia kenapa dirinya selalu di kaitan dengan hal-hal yang negative sementara di luar dari diri dia malah ada yang di penjara sekarang menduduki beberapa posisi strategis dalam hal politik, beliau mengambil contoh A.M. Fatwa yang pernah menduduki sebagai Wakil Ketua DPR-RI.

Akibat dari wawancara ini karena nama A.M Fatwa di sebut-sebut sebagai contoh maka yang punya nama pun memberikan penjelasan melalui kontak pembaca pada harian yang sama, tetapi pertanyaan sekarang adalah benarkah apa yang di katakan oleh Nurdin Halid bahwa dirinya merasa terzalimi sedangkan banyak orang seperti A.M. Fatwa yang nasibnya hampir sama dengan dia masih bisa memegang posisi strategis ?

Kalau menurut penulis apa yang di ucapkan oleh NH ketika di wawancarai itu adalah bualan omong kosong dan tidak guna dari seorang manusia, kenapa penulis mengatakan itu semua orang sudah tahu dan paham kasus antara yang di alami dengan Nurdin Halid dengan kasus yang di alami oleh bapak A.M. Fatwa walaupun ya (maaf) sama-sama terpidana dan pernah di penjara tetapi di sini ada bedanya yang mungkin tidak pernah atau memang Nurdin Halid itu tidak pernah tahu, kasus Nurdin Halid adalah kasus korupsi yang mana jelas-jelas dari apa yang ia berbuat membuat kerugian baik kepada negara maupun rakyat sedangkan bapak A.M. Fatwa adalah kasus politik pada tahun 1984 ketika itu terjadi kerusuhan Priok yang di mulai adanya isu seorang perwira yang masuk ke dalam sebuah tempat ibadah tanpa memperhatikan kaidah atau peraturan yang sudah semestinya ketika memasuki tempat ibadah, lantas apakah dari kasus ini bapak A.M. Fatwa ini merugikan negara dan juga rakyat ?

Kemudian kita semua tahu kalau dalam dunia sepakbola atau dunia olahraga itu di kenal dengan semangat sportivitas, kejujuran dan fair play dalam artian mau mengakui apa yang telah di lakukan itu telah melanggar apa yang sudah di tetapkan baik yang tertulis maupun tidak sementara apakah ini sudah di laksanakan oleh Nurdin Halid ? kita semua tahu selain dalam semboyan dunia olahraga tersebut juga ada peraturan dimana seorang yang telah di nyatakan bersalah dan di penjara tidak boleh memimpin sebuah organisasi olah raga benar tidak ? bahkan dalam AD/ART FIFA (baca: Statuta) dan IOC pun memuat pasal yang melarang terpidana atau manusia yang pernah menjalani hukuman penjara di larang memimpin organisasi olaharaga apakah ini di baca dan di pahami oleh NH ? atau jangan-jangan kemampuan bahasa Inggris atau TOEFL beliau di bawah standar yang di minta pasar :D, lalu apakah dalam dunia perpolitikan ada ketentuan di mana seorang narapidana atau penjahat dilarang menduduki posisi dalam pemerintahan baik itu dalam koridor legislative, eksekutif atau yudikatif ? rasanya sampai sekarang penulis belum mendapatkan sebuah peraturan resmi baik di negara ini ataupun di dunia internasional dimana seorang tahanan politik tidak boleh menduduki sebuah posisi seperti Presiden kecuali kalau hak manusia itu di cabut oleh negara !

Jadi boleh kah penulis mengatakan kalau NH ini sedang mengalami penyakit yang namanya penyakit HALUSINASI ? karena sudah beberapa kali sang Ketum ini selalu membela diri tetapi pembelaannya selalu mentah bahkan menjebak dirinya sendiri dan membuat orang-orang tertawa padahal kalau di lihat pribadi beliau ini adalah pribadi yang terpandang kalau di lihat gelar beliau di namanya tetapi ya kita lihat saja apakah itu sesuai atau tidak ?!

Sudahlah Puang, menyerah saja percuma saja anda membela diri toch tidak ada lagi yang mendengarkan suara anda !!

Pintu IX GBK Std, 110311
Rhesza
Pendapat Pribadi

Adakah Yang Peduli Dengan Darsem ?

Seperti menjadi kebiasaan penulis sebelum melakukan penulisan selalu menghaturkan permintaan maaf jika ada kata-kata atau tulisan yang penulis buat membuat sebagian pembaca merasa tersinggung atau penulis dianggap menista atau apalah, apa yang penulis tulis adalah murni dari pendapat penulis terkait masalah yang penulis lihat, baca dan dengar, sekali lagi maaf

Kisruh politik yang menamakan diri mereka adalah Satgab dan koalisi menjadi santapan hangat bagi rakyat di negara ini mulai dari Sabang sampai Sampai Merauke dari Miangas hingga Pulau Rote bahkan sampai menyita waktu dan tenaga, semua media menurunkan berita tersebut dalam hitungan menit baik lewat running text atau dialog-dialog sampai mulut berbusa, bahkan sampai pada kasus Tenaga Kerja Indonesia asal Subang-Jawa Barat yang bernama Darsem yang sekarang seperti menghitung hari karena terancam hukuman mati di negaranya Pangeran Faisal, Saudi Arabia pun luput bahkan tidak terdengar dari media kalau pun ada hanya dalam sekelebat mata saja.

Mungkin bagi para elite dan sosialita politik negara ini yang namanya Darsem atau kondisi TKI/W kita di negara luar tidak mempunyai arti bahkan seorang Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia-DPR yang berasal dari partai yang berkuasa di negara ini pun berseloroh bahwa kasus Darsem dan TKI/W yang ada di kolong jembatan Saudi Arabia Cuma bisa mencoreng citra bangsa bahkan beliau juga mengatakan bahwa sangat wajar mereka mengalami kekerasan karena kebodohannya, apakah ini PANTAS di ucapkan oleh seorang pejabat yang fungsi tugasnya adalah sebagai penyambung lidah rakyat dengan Presiden, padahal kalau tahu penghasilan para TKI/W ini BISA MELEBIHI APBN anggaran yang selalu dikeluarkan oleh pemerintah untuk di berikan kepada anggota dewan untuk kegiatannya salah satunya adalah studi banding bin jalan-jalan dan mungkin bisa MEMBELI yang lebih bagus dariapa yang di kenakan beliau dari ujung kepala sampai ujung kaki !!

Itu baru tentang Darsem di lihat dari kaca mata seorang pemimpin Dewan Senayan bagaimana dengan pemerintah sendiri dalam hal Presiden ? sepertinya jiwa dan raga Presiden sudah terkuras dengan hitung-hitungan politik koalisi yang di buatnya dengan para konco-konconya bahkan untuk melihat kasus ini saja pun agaknya tidak mempunyai waktu bukan begitu Pak Presiden ?!

Darsem adalah seorang Tenaga Kerja Indonesia asal Subang-Jawa Barat, kenapa beliau menjadi buah bibir di kalangan masyarakat dan penggiat buruh migrant, ini di karenakan adanya tuduhan pembunuhan yang di lakukan beliau terhadap majikan walaupun di satu sisi Darsem melakukan itu di karenakan adanya pembelaan diri dia terhadap majikannya yang akan memperkosanya,

Kasus ini pun kita sempat di buat kecoh dan bingung dimana yang bisa menyelamatkan Darsem dari hukuman mati adalah pembayaran kompensasi maaf (diat) sebesar 2 juta Riyal atau setara dengan Rp. 4,7 Miliar akibat ini membuat pemerintah sepertinya enggan menutup atau membayari kompensasi ini dengan mengambil dari dompet negara (baca:APBN)

Bahkan Kepala sebuah badan nasional yang mengurusi dan bertanggung jawab dengan yang namanya TKI/W di luar sana sempat membuat ide cemerlang tetapi bodoh yaitu dengan cara acara malam dana yang nama dana hasil dari acara tersebut untuk membiayai kompensasi yang di minta oleh alih waris pertanyaan sekarang, SEHINA inikah nyawa dan nilai daripada buruh kita di luar sana ?

Akibat angka Rp. 4,7 Miliar ini membuat pemerintah menyampingkan tugas utama mereka yaitu dalam hal melakukan upaya hukum dalam membebaskan Darsem. Kalau di lihat apa yang di lakukan oleh Darsem adalah tindakan pidan tetapi seharusnya kita bertanya atau melihat latar daripada apa yang membuat Darsem ini melakukan itu, tidak mungkin seseorang melakukan suatu kejahatan kalau tidak ada latar belakangnya benar tidak ?!

Penulis mengapresiasikan daripada tindakan Kementerian Luar Negeri Republik Indoensia yang mengajukan banding dalam kasus Darsem ini bahwa pernyataan dari Kementerian Luar Negeri adalah kasus ini ada upaya kriminalisasi korban yang bisa menjadi bahan pertimbangan untuk meringankan bahkan membebaskan Darsem dari hukuman mati dengan cara mempertanyakan apakah selama penyelidikan atau persidangan tahap awal Darsem yang menjadi terdakwa memperoleh hak-haknya sebagai terdakwa seperti lazimnya misalnya mendapatkan dan di damping pengacara, atau mendapatkan seorang penerjemah serta mendapatkan layanan kesehatan terutama psikolog ?

Atau mungkin para pejabat di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh Presiden keenam, Abdurrahman Wahid-Gus Dur dimana beliau meminta pembatalan eksekusi hukuman mati terhadap TKW asal Bangkalan-Jawa Timur yang bernama Siti Zenab yang di tuduh membunuh majikannya di Saudi Arabia, ketika itu Gus Dur sebagai Presiden Republik Indonesia melakukan diplomasi politik langsung dengan menghubungi melalui telepon dengan kepala negara Saudi Arabia, inti pembicaraan tersebut beliau meminta pembatalan eksekusi dan apa yang di minta Gus Dur di penuhi oleh kepala negara Saudi Arabia.

Apakah Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia akan meminta Presiden Republik Indonesia untuk berkomunikasi langsung dengan kepala negara Saudi Arabia dalam hal membebaskan Darsem dari tiang gantung ? kita lihat saja kedepannya semoga nasib Darsem tidak seperti TKW asal Sukabumi, Yanti Iriyanti yang harus mengakhiri hidupnya di tiang gantung pada Januari 2008 yang hingga kini Jenazahnya masih di tunggu keluarganya di kampung halaman ?

Pulomas, 100311 15:20
Rhesza
Pendapat Pribadi

Republik Lupa !

”Perjuangan melawan kekuasaan adalah perjuangan melawan lupa.”
Milan Kundera

Seperti menjadi kebiasaan penulis sebelum melakukan penulisan selalu menghaturkan permintaan maaf jika ada kata-kata atau tulisan yang penulis buat membuat sebagian pembaca merasa tersinggung atau penulis dianggap menista atau apalah, apa yang penulis tulis adalah murni dari pendapat penulis terkait masalah yang penulis lihat, baca dan dengar, sekali lagi maaf.

Mungkin bagi sebagian pembaca kutipan di atas sudah tidak asing bagi anda karena kutipan di atas sering di kutip oleh para ilmuwan Indonesia atau pengamat-pengamat dalam memberikan opini mereka terhadap sesuatu hal di negara ini.

Kutipan di atas juga penulis kutip berkaitan dengan beberapa situasi yang beberapa waktu lalu marak tetapi sekarang malah melempem kayak kerupuk ya.

Mari kita berpikir dan berkhayal sejenak dengan beberapa pertanyaan yang penulis ajukan yaitu, APA KABAR 12 instruksi Presiden tentang penanganan kasus Gayus, kemudian APA KABAR hasil Kongres Sepakbola Nasional, lalu APA KABAR Kasus tewasnya aktivis HAM, Munir, kemudian APA KABAR kasus penganiayaan aktivis Indonesian Corruption Watch-ICW, Tama Satrya Langkun atau APA KABAR 3 Instruksi Presiden soal Pajak. Itu masih sebagian kecil yang penulis ingat sepanjang 7 tahun dan 2 periode pemerintahan ini di kelola dan di pimpin oleh SBY tetapi kembali lagi ke pertanyaan APA KABAR !

Apakah “ APA KABAR “ itu sudah di tuntaskan oleh anak buah atau pihak yang di sentil oleh Presiden, kita semua tahu Presiden dalam membuat instruksi atau perintah itu selalu ada limit waktunya tetapi kembali lagi apakah “APA KABAR” itu sudah di tuntaskan sebelum limit waktu yang di berikan ? TIDAK !!

Kita bisa lihat seperti kasus penganiayaan aktivis ICW, apakah sampai sekarang sudah tertangkap orang yang menganiaya beliau ? BELUM ! padahal kalau kita melihat kasus ini baru kali ini sepanjang sejarah Indonesia merdeka seorang Presiden membesuk seorang aktivis yang teraniaya karena sikap kritisnya terhadap lembaga kepolisian yang mana Kapolri bertanggung jawab dalam kerjanya kepada Presiden langsung tetapi nyatanya ?!

Kalau seperti ini boleh kah penulis mengatakan bahwa negara ini bukan Republik Indonesia tetapi Republik Lupa Indonesia ? karena ya seperti itulah yang terjadi di negara ini kebanyakan lupa daripada kerja !

Pemerintah kita seperitnya lebih banyak jago bersilat lidah atau membuat masyarakat selalu optimis di awal tetapi dalam pelaksanannya terkesan hilang begitu saja baru timbul lagi ketika ada segelintir orang atau media yang mengangkatnya baru sadar dan itu pun tidak lama hanya sementara selanjutnya begitu terus dan kita hanya bisa berkata MAU SAMPAI KAPAN seperti ini, benar tidak ?!

Indonesia sudah 66 tahun merdeka dan 7 tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tetapi kenapa kondisi negara kita ini tidak ada kemajuan ya ada kah yang salah dari pemimpin ini sehingga rakyat yang terus menderita ? kenapa instruksi-instruksi tidak pernah di jalankan dengan segenap hati nurani dan limit waktu yang diberikan atau memang fungsi pemimpin kita ini sudah dianggap sebelah mata oleh kolega-kolega kita yang bisanya hanya memberikan instruksi tetapi tidak pernah turun tangan ke masyarakat dengan menyingsingkan lengan bajunya seperti ketika membantu warga yang sedang menjadi korban banjir atau apa ?

Karena penulis melihat, mulai dari pemerintahan beliau jilid dua sepertinya negara ini berjalan di tempat banyak sekali instruksi yang di keluarkan tetapi tidak ada hasil nyata, seharusnya sebagai pemimpin yang di pilih langsung oleh rakyat bisa memberikan hukuman yaitu pemecatan bagi jajarannya yang tidak bisa menjalankan apa yang di instruksikan tetapi nyatanya ? tidak perlu lah di sebutkan satu-persatu siapa saja atau manusia siapa yang ada di jajaran beliau yang secara nyata tidak menjalankan apa yang di instruksikan beliau.

Tetapi itulah negara kita di saat negara luar sudah mengenal yang namanya tanggung jawab dimana jika ada pemimpin yang tidak mampu menjalankan apa yang ditugaskan atau di amanatkan untuk melayani rakyat pemimpin itu dengan nurani mengundurkan diri tetapi di negara Indonesia yang secara kita lihat di peta dimana secara otomatis mata langsung tertuju kepada bentuk negara kita ketika ada pemimpin yang gagal menjalankan fungsi tugasnya terhadap negara dan masyarakat malah tetap dan bersikukuh tidak akan mundur !

Pesan penulis buat para manusia (yang katanya) pemimpin di negara ini (yang katanya) di pilih oleh rakyat karena suara rakyat adalah suara Tuhan, mengutip dari kata pembuka daripada sebuah fraksi di Senayan ketika memulai jawaban atas isu yang ada ketika rapat paripurna yaitu…..


SAATNYA HATI NURANI BERBICARA !!


Merdeka Barat, 040311 16:30
Rhesza
Pendapat Pribadi