Di Belakang Timnas Ada Riedl, Di Belakang Kedatangan Riedl di Indonesia Ada ?

Seperti menjadi kebiasaan penulis sebelum melakukan penulisan selalu menghaturkan permintaan maaf jika ada kata-kata atau tulisan yang penulis buat membuat sebagaian pembaca merasa tersinggung atau penulis dianggap menista atau apalah, apa yang penulis tulis adalah murni dari pendapat penulis terkait masalah yang penulis lihat, baca dan dengar, sekali lagi maaf.

Awal bulan Desember ini pecinta sepak bola kita di hibur dengan sebuah pesta hajatan sepak bola khusus Asia Tenggara yaitu Piala Suzuki AFF dimana delapan tim sepakbola di kawasan Asia Tenggara untuk membuktikan siapa yang layak sebagai Raja Sepakbola Asia Tenggara termasuk Indonesia.

Timnas Garuda pun di luar prediksi banyak pecinta sepak bola Nasional memetik dua kemenangan besar yaitu 5-1 atas negara upin-ipin dan 6-0 atas Laos lewat permainan yang cantik dan menawan bahkan dua laga ini pun sempat menjadi topik pembicaraan dunia di situs jejaring sosial Twitter bahkan seorang kapten team sebesar Man. Utd, Rio Ferdinand pun berkomentar tentang timnas serta kemenangan dramatis atas Thailand yang mungkin saat ini sang pelatih Thailand tuan Robson sedang berkemas-kemas untuk meninggalkan areal kantor Federasi Sepakbola Thailand (baca: dipecat)

Apakah kita harus bangga ? mungkin banyak orang terutama pecinta sepak bola Indonesia bangga dengan penampilan timnas yang lebih dari biasanya, tetapi bagi penulis bangga boleh saja tetapi kita semua pecinta sepakbola Indonesia juga HARUS INGAT apa yang menjadi cita-cita para pecinta sepakbola khususnya para suporter Indonesia yang sebelum acara AFF ini selalu berteriak lantang dengan isi suara lantang “REVOLUSI PSSI” “TURUNKAN NURDIN” benar tidak ?!

Sebelum pesta hajatan AFF Suzuki Cup kita semua selalu berkoar-koar dengan lantang setiap timnas bertanding dengan kata-kata “ REVOLUSI PSSI”, “ TURUNKAN NURDIN “ bahkan seorang Hendri Mulyadi berani turun dari bangku penonton ke dalam lapangan sepakbola untuk membantu PSSI yang saat itu ketinggal 1-0 dari Oman karena kecewa dengan Timnas beserta pengurus PSSI, tetapi sekarang sepertinya suara-suara lantang itu TIDAK TERDENGAR lagi bahkan ketika semua media mencoba menanyakan kepada para penonton tentang pendapatnya soal penampilan Timnas rata-rata mengatakan “ GUE BANGGA AMA PERMAINAN TIMNAS “ tetapi penulis TIDAK PERNAH MENDENGAR sebuah kalimat daripada penonton ketika ditanya media soal Timnas dan berkata “ GUE BANGGA AMA PERMAINAN TIMNAS TAPI LEBIH BANGGA LAGI KALAU NH DAN PENGURUSNYA TURUN “ atau “ GUE BANGGA AMA PERMAINAN TIMNAS TAPI LEBIH BANGGA LAGI KALAU NH DAN PENGURUSNYA DI USIR DARI WILAYAH INDONESIA” benar tidak ?

Seharusnya kita bertanya sebagai penikmat sepakbola Indonesia melihat keadaan ini, ada apa ini ? kok bisa sepak bola kita maju pesat ? tetapi itulah sifat daripada orang Indonesia kebanyakan dimana ketika berprestasi selalu di puji setinggi langit bahkan meremehkan lawan, tetapi sekalinya terperosok cacian dan makiannya bisa membawa satu kebun binatang dikeluarkan benar tidak ? padahal kalau kita cermati ini sebenarnya menurut penulis salah satu politk pencitraan daripada sang ketua dan kroni-kroninya ..

Kita bisa lihat bagaimana impian-impian beliau terhadap sepak bola sampai detik ini sebelum Alfred Riedl ini masuk apakah sudah terealisasi ? tidak ! kita bisa lihat apakah Timnas kita yang sedang “ngelmu “ di Uruguay sudah memberikan prestasi terhadap negara ini dalam kompetisi internasional padahal sudah berumur dua tahun atau dua musim kompetisi ? TIDAK !! dan yang terakhir adalah naturalisasi, menurut penulis program naturalisasi ini bukan sebagai jawaban daripada kondisi mati surinya prestasi timnas tetapi justru bisa membinasakan atau menguburkan impian-impian daripada para pemain-pemain cilik yang ada di SSB. Padahal kita semua tahu bagaimana TIDAK BECUSnya para pengurus organisasi sepak bola kita dalam membina usia dini dengan berbagai alasan seperti tidak ada dana atau sponsor, tetapi ketika Timnas kita menang dan masuk ke semifinal AFF PSSI menggelontorkan BONUS sebesar Rp. 500 JUTA !! memang Rp. 500 Juta itu BUKAN UANG !! aneh bukan ?

Pernahkah anda penikmat sepakbola Indonesia berpikir, ketika tahun depan sang Ketum ini berakhir masa kepengurusannya dan mengadakan Munas sebersit keinginan dari Ketum ini untuk menduduki kembali kursi ketum PSSI dengan alasan beliau sukses (seandainya) membawa Indonesia menjuarai Piala AFF dan itu di setujui oleh Pengda, Klub yang bernaung di PSSI pernahkah anda berpikir dan membayangkan setelah melihat timnas kita sehebat sekarang ini ?

Soal naturalisasi penulis agak heran dengan media yang heboh, padahal yang di naturalisasi itu HANYA Christian Gonzales kenapa Irfan Bachim juga di bilang naturalisasi, BUKANKAH Irfan Bachim itu BAPAKnya adalah WARGA NEGARA INDONESIA? BUKANKAH Republik Indonesia menganut sistem dimana kewarganegaraannya didapat dari darah sang bapak !! ketika berbicara soal naturalisasi penulis agak sedikit ngakak terhadap komentar daripada rekan facebooker penulis yang bernama Adriano Sihite dimana penulis mengatakan setuju dengan pernyataan pelatih Timnas Malaysia yang menolak adanya naturalisasi kemudian bro Adriano Sihite ini mengatakan “ bro, Malaysia sebenarnya sudah melakukan naturalisasi liat saja pemain mereka yang mukanya muka Hindustan semua “ kenapa ngakak ? Malaysia dengan pemain berwajah Hindustan atau India itu karena mereka lahir dan besar di Malaysia sama seperti kasus Oziel Mezil, Sami Khadera, Lukas Podolski, Miroslav Klose di Timnas Jerman, mereka lahir, bersekolah hingga menjadi pemain sepak bola di Jerman..

Bagi penulis Naturalisasi itu hanya sebagai garam atau pupuk saja dan tidak boleh diteruskan secara terus menerus, yang harus dipikirkan sekarang adalah bagaimana PSSI dimasa mendatang meminta negara dalam hal ini Kementerian Olah raga, Kementerian Keuangan Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Dalam Negeri untuk membantu mereka dalam hal pendanaan, struktural seperti sarana lapangan olah raga yang memadai dan yang paling utama adalah pembentukan kompetisi usia dini dimulai dari usia 10tahun dengan kompetisi penuh serta permanent bukan karena ada sponsor maka kompetisi ini jalan kalau tidak ada ya sudah SDM-Selamatkan Diri Masing-masing dan seperti itulah yang menjadi penyakit daripada PSSI

Semoga semangat para pecinta sepakbola Indonesia dalam membawa agenda dan bendera “REVOLUSI PSSI “ dan “ TURUNKAN NURDIN “ ini TIDAK SURUT dan TERUS BERKOBAR walaupun permainan timnas kita sedang bagus-bagusnya !!!

Salam Olahraga

Pintu XI GBK Std, 081210 16:30
Rhesza
Pendapat Pribadi

Batalkan RUU Ke-Istimewaan Jogjakarta Sekarang Juga !!!

Seperti menjadi kebiasaan penulis sebelum melakukan penulisan selalu menghaturkan permintaan maaf jika ada kata-kata atau tulisan yang penulis buat membuat sebagaian pembaca merasa tersinggung atau penulis dianggap menista atau apalah, apa yang penulis tulis adalah murni dari pendapat penulis terkait masalah yang penulis lihat, baca dan dengar, sekali lagi maaf.

Jogja kembali di selubung awan kelabu kalau kemarin tentang bencana Gunung Merapi yang telah menghancurkan beberapa desa dengan awan panasnya walaupun sekarang sudah sedikit kembali normal kali ini bukan bencana Gunung Merapi tetapi bencana dari ucapan yang terlontar dari bibir seorang pemimpin kita yang mungkin menyinggung warga Jogja, dimana pak Beye melontarkan tentang Monarkhi didalam negara demokrasi akibatnya banyak warga Jogja yang marah dan meminta pak Beye untuk meminta maaf tetapi kesalahan itu terlontar kembali oleh pak beye dengan mempertontonkan perangkat elektronik terbaru miliknya, Ipad Apple ketika membacakan pidatonya tetapi tetap permintaan rakyat Jogja agar pak Beye minta maaf tidak terdengar dalam presscon tersebut..

Ada apa dengan Jogjakarta mungkin itu pertanyaan yang mungkin terlontar ketika melihat kondisi ini, Daerah Istimewa Jogjakarta adalah sebuah daerah yang berada di Selatan Pulau Jawa dan berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah di sebelah utara dengan wilayah Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Palualaman ditambahkan pula mantan-mantan wilayah Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Praja Mangunagaran yang sebelumnya merupakan enklave di Yogyakarta. Provinsi D.I. Yogyakarta memiliki lembaga pengawasan pelayanan umum yang bernama Ombusman Daerah Yogyakarta yang dibentuk dengan keputusan Gubernur DIY. Sri Sultan Hamengkubuwono X pada tahun 2004.

Kenapa pak beye mengatakan monarkhi dalam negara demokrasi tidak bisa sejalan maka di perlukan perangkat UU yang sekarang sedang di kerjakan dengan nama Rancangan Undang-Undang Ke-Istimewaan Yogyakarta apakah benar seperti itu ?

Kalau di tanyakan kepada penulis justru pak Beye dan jajaran kabinet dan yang merasa pemimpin di negara ini tidak terkecuali anggota dewan Senayan HARUS dan WAJIB untuk belajar kembali tentang sejarah Indonesia termasuk di dalamnya sejarah Yogyakarta ! kenapa ? pertama kita sudah tahu bagaimana struktur kepemimpinan daripada daerah Yogyakarta yang kedua, KENAPA BARU SEKARANG keberadaan kata-kata “ DAERAH ISTIMEWA “ “KERATON” di pertanyakan ?! ini kan aneh bagi penulis dan mungkin rakyat Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dari Miangas hingga Rote.

Dalam draft RUU Ke-Istimewaan itu sendiri menurut penulis seperti ada usaha negara untuk mengubah pola politik di sana kenapa ? kebetulan penulis sudah membaca draft itu (entah itu benar atau tidak semoga ada kemiripan :D) karena ada beberapa pasal yang menurut penulis membuat posisi Sultan dan PakuAlam di “awet”kan dalam membuat semacam kebijakan.

Seperti Sultan dan PakuAlam di plot oleh RUU ini sebagai simbol, pelindung dan penjaga budaya serta pengayom dan pemersatu masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta, SIMBOL ? kalau Sultan dan PakuAlam menurut RUU ini sebagai simbol daripada DI. Yogyakarta berarti boleh kah penulis mengatakan jika melihat RUU ini nantinya menjadi UU posisi Sultan dan PakuAlam TIDAK JAUH BEDA DENGAN BONEKA MANEKIN yang sering kita lihat di etalase-etalase toko pakaian benar tidak ?!

Penulis juga TIDAK PERCAYA dengan adanya jajak pendapat yang dilakukan oleh Direktorat Otonomi Daerah- Dirjen Otda Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang mengatakan 71% rakyat Yogyakarta MENDUKUNG adanya pilkada secara langsung oleh rakyat di bumi Yogyakarta, kenapa ? kalau memang Jajak Pendapat itu ada MESTInya DITAMPILKAN donk di media massa baik itu cetak, elektronik ataupun media online atau kalau perlu di tampilkan di website Dirjen Otda atau web-sites Kementerian Dalam Negeri tetapi NYATA-nya dua hari setelah YANG MULIA TUAN Dirjen Otda ini mengatakan adanya angka 71% itu penulis mencoba mencheck ke website Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Juga Dirjen Otda TERNYATA TIDAK ADA !!!! BOLEH KAH penulis mengatakan kalau Yang Mulia Tuan Dirjen Otda ini melakukan KEBOHONGAN PUBLIK ?! bahkan kalau kita lihat jajak pendapat yang dikeluarkan oleh sebuah harian beroplah nasional tentang Yogyakarta mayoritas masih menginginkan Sultan dan PakuAlam menjadi pemimpin mereka secara langsung tanpa ada pilkada !!

Penulis justru berterima kasih angkat topi dan jempol kepada Yogyakarta beserta masyarakatnya kenapa ? kalau melihat sejarah bangsa ini, tanpa Yogyakarta kita bisa apa dalam mengusir penjajah Belanda yang menguasai Batavia, benar tidak ? kemudian tanpa ada Yogyakarta dan pemikiran daripada Ki Hajar Dewantara dalam menyusun pendidikan Indonesia mana bisa kita pintar dan bersekolah serta bisa menjadi anggota dewan di Senayan atau seperti Pak Beye benar tidak ?! toch kalau pun ada yang bilang jika RUU ini tidak disahkan maka banyak daerah yang merasa iri ? daerah yang mana ? semua daerah sudah tahu kok porsi pemerintahan mereka jadi apa yang dikatakan para pejabat kita ini seperti TONG KOSONG NYARING BUNYINYA

Jadi daripada membuat gundah hati dan nurani masyarakat Yogyakarta sampai beredar di situs-situs jejaring sosial adanya KTP, Paspor, Bendera sampai Pesawat Terbang dengan logo kesultanan Yogyakarta lebih baik RUU ini di batalkan saja lah dan para pemimpin kita ini duduk kembali ke bangku sekolah baik itu di tingkat SD, SLTP, SMU untuk belajar sejarah Indonesia sampai hatam, mungkin para guru sejarah daripada pemimpin kita ini mulai dari Presiden, Menteri hingga anggota dewan baik di SD, SLTP, SMU yang sudah susah-susah mengajarkan tentang sejarah Indonesia terutama sejarah sebelum dan sesudah kemerdekaan Indonesia sedih berat karena apa yang mereka ajarkan ternyata tidak diserap dalam otak mereka !!!

JAS MERAH- JAngan Sekali- (kali) MElupakan sejaRAH !!!

Merdeka Selatan 071210 16:30
Rhesza
Pendapat Pribadi

Antara Warteg dan Bingungnya Aparat DKI Menjadi Celah Untuk Korup !!

Seperti menjadi kebiasaan penulis sebelum melakukan penulisan selalu menghaturkan permintaan maaf jika ada kata-kata atau tulisan yang penulis buat membuat sebagaian pembaca merasa tersinggung atau penulis dianggap menista atau apalah, apa yang penulis tulis adalah murni dari pendapat penulis terkait masalah yang penulis lihat, baca dan dengar, sekali lagi maaf.

Beberapa minggu ini terutama masyarakat kecil yang hidup di Daerah Khusus Ibukota Jakarta-DKI Jakarta dibuat heboh akan sebuah berita atau isu, dimana isu tersebut adalah warung-warung makan asal Tegal atau biasa kita kenal sebagai Warteg yang selama ini menjadi tempat makan murah-meriah bagi kalangan masyarakat kecil atau yang berpenghasilan tidak tetap kabarnya awal tahun depan akan dikenakan pajak sebesar 10 persen.

Alasan Pemerintah Kota DKI tentang adanya isu ini adalah berkaitan dengan UU Pendapatan dan Restribusi daerah yang dibuat oleh Pemerintah Pusat sebagai sarana pendapatan pemerintah dalam hal kelengkapan penunjang pembangunan. Bentuk nyatanya adalah Pemerintah Kota DKI akan menarik pajak sepuluh persen kepada Warteg yang memiliki pendapatan sebesar Rp. 160,000/hari.

Yang menjadi pertanyaan bagi penulis dan juga masyarakat kecil serta jelata yang hidup di DKI adalah kenapa harus warteg yang di korbankan kenapa bukan restoran-restoran atau kedai-kedai kopi yang terkenal yang dinaikkan pajaknya ?

Kita semua sudah tahu lah bagaimana Warteg di negara ini terutama di DKI Jakarta yang mampu meringankan masyarakat terutama masyarakat kecil termasuk para PEGAWAI NEGERI SIPIL baik itu di tingkat Kementerian maupun Pemerintah Daerah atas kekosongan perut mereka setelah seharian bekerja, mungkin sebagian kalangan melihat warteg itu sudah ibaratkan seperti makanan rumah atau makanan yang disajikan dan dimasakkan oleh isteri atau ibu ketika dirumah benar tidak ?!

Bagi penulis tindakan Pemerintah Propinsi DKI yang akan memberikan pajak kepada usaha Warteg adalah tindakan yang konyol dan tidak punya otak ? kenapa penulis mengatakan tindakan konyol dan tidak punya otak, kita bisa lihat berapa sich omset mereka sehari, kalau memang omzet mereka ini rata-rata Rp. 16,000/hari seperti yang diperkirakan oleh Pemprov apakah angka itu mereka bukukkan kedalam semacam buku kas seperti yang kita lihat di restoran-restoran yang mana setiap uang yang masuk dan keluar selalu di tulis dalam pembukuan buku kas ? atau kalau tidak setiap kita sehabis makan apakah kita pernah meminta bon kontan kepada pemilik warung untuk tahu seberapa Rupiah dari apa yang kita makan ? semua pertanyaan itu jawabannya TIDAK!!

Kalau menurut penulis tindakan pemberian pajak oleh Pemprov DKI nantinya akan melahirkan korupsi baru, kenapa penulis korupsi baru ? kita bisa lihat sebelum pemberlakuan pajak sepuluh persen terhadap warteg ini, para pengusaha warteg pun setiap bulan sudah harus ditagih beberapa tagihan yang mungkin bisa mebahayakan jika tidak dibayar dan kita semua tahu lah apa tagihan itu, seperti tagihan keamanan entah itu dari tingkat RT atau yang diminta oleh Ormas-ormas mulai dari berbasis agama atau budaya setempat (tau donk maksudnya) yang sifatnya mungkin datang setiap hari mereka berikan uang atau setiap bulan atau kadang-kadang harus dibayar dengan makan gratis dengan sesuka anggota yang menagih, kemudian tagihan iuran kebersihan. Dari dua iuran ini berapa Rupiah yang harus dikeluarkan dan Rupiah itu apa kabarnya apakah di masukkan kedalam kas negara atau masuk kantong prbadi.

Kemudian ketika berbicara soal pajak penulis ingin bertanya kepada Kepala Dinas Pendapatan dan juga Gubernur DKI, memangnya KEMANA uang-uang para penduduk DKI ketika mereka berbelanja pakaian, keperluan sehari-hari di Mall atau supermarket, makan dan minum kopi di restoran dan kedai-kedai bermerek, membayar PBB, membayar bea balik nama kendaraan, KTP, SIM, STNK, membayar tol, membayar parkir kendaraan yang mana didalam struk tersebut tertulis pajak sebesar 10 persen, KEMANA ? LOGIKA DENGAN OTAK ORANG SEHAT DAN WARAS kalau memang apa yang dibayarkan warga DKI dengan kegiatannya seperti belanja baju serta keperluan sehar-hari, makan dan minum yang namanya PAJAK seharusnya jalan di Jakarta kondisinya mulus, mobil busway banyak, atau saluran air di seluruh DKI tentunya bisa menyerap air hujan sederas apapun TETAPI NYATA-nya !!

Jadi menurut penulis kiranya para pemimpin terutama Kepala Dinas Pendapatan dan juga Gubernur DKI kaji ulang kembali, kalau memang masih bersikeras ingin memberikan pajak kepada Warteg ini, hal yang HARUS dan PALING UTAMA adalah BERANTAS DULU pungutan-pungutan yang tidak jelas yang ada di ibukota ini misalnya tadi uang keamanan dan kebersihan yang di tagih orang yang mengaku-mengaku akan disetor ke kas DKI atau dari ormas-ormas berbasis agama dan budaya setempat yang menurut penulis dana ini lebih besar masuk ke kantong pribadi daripada disetor ke kas negara dan daerah. Kalau ini sudah diberantas dengan cara mempidanakan mereka yang melanggar ini kepada pihak kepolisian, para pengusaha warteg dan warga pun mungkin bisa memaklumi asal kembali lagi adanya transparan kemana uang pajak itu karena selama ini kita hanya bisa dengar uang pajak itu digunakan untuk pembangunan negara tetapi bentuk nyatanya mana ?

Apakah jadi pajak sepuluh persen itu diterapkan tahun depan kepada seluruh Warteg tanpa adanya transparansi dan bukti nyata dari pajak sepuluh persen terhadap pembangunan di DKI seperti tidak ada lagi banjir atau tersedianya sarana Busway jadi dilaksanakan ? kita lihat saja nanti atau jangan-jangan setelah pajak 10 persen ini dan juga adanya pajak atas oleh-oleh dari Luar Negeri, kita akan dikenakan pajak ketika membawa makanan dari rumah pun akan dikenakan pajak juga !!!

Balaikota, 061210 09:00
Rhesza
Pendapat Pribadi

Kenapa Negara Komunis Di Ijinkan Buka Perwakilan Di Jakarta Israel Tidak ?

Seperti menjadi kebiasaan penulis sebelum melakukan penulisan selalu menghaturkan permintaan maaf jika ada kata-kata atau tulisan yang penulis buat membuat sebagaian pembaca merasa tersinggung atau penulis dianggap menista atau apalah, apa yang penulis tulis adalah murni dari pendapat penulis terkait masalah yang penulis lihat, baca dan dengar, sekali lagi maaf

Mungkin banyak yang bertanya-tanya tentang judul tulisan yang penulis tulis di atas tetapi itu lah yang mendasari tulisan ini, tulisan ini berawal dari sebuah kegiatan yang dilakukan oleh Pusat Informasi Badan Perserikatan Bangsa-bangsa (UNIC) yang bekerja sama dengan Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia serta Direktorat Jenderal Sejarah dan Arkeologi, Kementerian Budaya dan Pariwisata Republik Indonesia dan juga Direktorat Timur Tengah, Direktorat Jenderal Asia Afrika-Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang berlangsung beberapa waktu lalu di Museum Nasiona, Medan Merdeka Barat.

Acara yang berjudul The Role of International Community in the Implementation of the Two State Solutions dalam rangka Hari Solidaritas Internasional Dengan Rakyat Palestina, dari kegiatan ini ada yang membuat penulis agak tercengang dan juga ada sedikit pilih kasih negara ini dalam hal hubungan diplomatik.

Maksudnya tercengang dan sedikit pilih kasih negara ini dalam hal hubungan diplomatik adalah, bahwa acara ini tentang solusi apa yang harus kita dan dunia berikan terhadap kehidupan yang ada di Palestina, karena kita tahu bagaimana kondisi baik itu ekonomi maupun apapun di sana karena selalu di hinggapi oleh konflik walaupun saat ini kehidupan warga Palestina tersebut lewat tayangan pariwisata dan pernyataan atau kesaksian daripada warga Palestina yang diperlihatkan oleh Kedutaan Besar Palestina kepada khalayak yang hadir dalam acara tersebut.

Kembali ke pertanyaan penulis, ini juga terkait dengan sebuah pertanyaan yang dilontarkan salah satu peserta seminar kepada semua panelis yang hadir disana yaitu, Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Tuan Fariz N. Mehdawi, Bapak Ronny P. Yuliantoro, Direktur Timur-Tengah Dirjen Asia Afrika, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Bapak Soeroso, Sekretaris Direktorat Jenderal Sejarah dan Arkeologi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia dan Bapak Dr. H. Abdul Mu’ti, M.Ed Sekretaris dari Pengurus Pusat Muhammadiyah dengan moderator Direktur Pusat Informasi PBB, Tuan Michele Zaccheo.

Pertanyaan yang dilontarkan dari peserta ini adalah kenapa Pemerintah Republik Indonesia tidak mencoba untuk menjalin kerjasama dengan cara membuka kantor perwakilan Republik Indonesia di Tel-Aviv- Israel dan sebaliknya jika ingin membantu terciptanya perdamaian antara Israel dan Palestina ? ketika pertanyaan ini terlontar banyak sebagian peserta beriuh renyah dengan gumanan yang tidak jelas hingga membisingkan ruangan. Sayangnya pertanyaan ini di jawab dengan bahasa formalitas birokrasi yang sering kita dengar ketika ada keluhan dari masyarakat terutama dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Perluhkah Indonesia membuka Perwakilan seperti KBRI dan KJRI di Israel begitu sebaliknya ? sebenarnya isu ini sudah pernah di hembuskan ketika pemerintahan Presiden Gus Dur beberapa bulan setelah di lantik menjadi Presiden Republik Indonesia, namun begitu isu ini berhembus banyak sekali yang menentang terutama kelompok-kelompok agama fundamental dan munarik, alasan mereka menolak keberadaan Israel atau bekerja sama politik Indonesia dengan Israel sama saja menghianati kaum muslimin karena Israel telah merampok dan menjajah kaum Palestina. Tetapi benarkah begitu ?

Hal-hal seperti inilah yang menurut penulis menyesatkan, kenapa penulis mengatakan menyesatkan ? konflik Israel dan Palestina BUKAN LAH KONFLIK AGAMA antara Islam dengan Yahudi atau Islam dengan Nasrani tetapi KONFLIK WILAYAH !! tetapi oleh orang-orang fundamental dan munafik ini kasus konflik Israel dengan Palestina coba diserempetkan menjadi isu agama !

Penulis berpendapat sebenarnya Republik Indonesia bisa bekerjasama dalam bidang diplomatik dengan Israel bahkan membuka kantor perwakilan di Tel-Aviv atau sebaliknya, karena prinsip politik kita kan adalah Politik Bebas Aktif yang mana kita bisa berpolitik dan bekerjasama dengan siapa pun tanpa memandang negara ini blok timur atau barat benar tidak ?

Contoh nyata JIKA Republik Indonesia membuka kantor Perwakilan Diplomatiknya di Tel-Aviv dan sebaliknya, anda mungkin masih ingat dengan kasus penyerangan Angkatan Laut Israel terhadap kapal pembawa misi perdamaian dan logistik yang di beri nama “Mavi Marmara” yang menyebabkan beberapa orang terluka termasuk 12 WNI kita ? SEANDAI-nya kita mempunyai KBRI di Tel-Aviv maka nasib ke-12 WNI kita yang “tersandera” oleh pihak Angkatan Laut Israel TIDAK TERKATUNG-KATUNG hingga memakan waktu berminggu-minggu bahkan sampai harus “NGEMIS” kepada tiga negara yang memiliki akses ke Israel seperti Mesir, Jordan dan Turki benar tidak ?

Menurut penulis Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia agak diskriminasi dan tebang pilih dalam berdiplomasi jika berkaitan dengan politik bebas aktif yang selama ini di agungkan sejak tahun 1960an kenapa ? begini, Israel adalah negara dengan agama paling besar adalah Yahudi dan juga terdapat agama Nasrani dan Muslim kenapa mereka DITOLAK untuk berdiplomasi dengan Republik Indonesia apalagi mencoba mendirikan kantor perwakilan Israel di Jakarta HANYA KARENA solidaritas terhadap kaum muslim dan negara-negara Arab, SEDANGKAN negara seperti Republik Rakyat China, Korea Utara, Rusia YANG JELAS-JELAS penduduknya penganut paham KOMUNIS yang mana TIDAK MENGENAL TUHAN di biarkan dan bisa mendirikan kantor diplomatik di Jakarta !!!

Sebenarnya Israel dan warganya itu secara tidak resmi sudah menjajaki kerjasama ekonomi dengan beberapa pengusaha Indonesia, hal ini pernah penulis tanyakan kepada seorang jurnalis Indonesia yang menjadi koresponden sebuah surat kabar mengatakan BANYAK PRODUK INDONESIA yang ada dan dijual di negara Israel mulai dari pakaian, peralatan olahraga, teksil begitu juga sebaliknya, ketika penulis menanyakan lagi bagaimana pola kerjasama perdagangan antara pengusaha Israel dengan Indonesia ? sang jurnalis mengatakan mereka selalu menjajaki kerjasama tidak di Jakarta atau Tel Aviv tetapi melalui negara ketiga, jadi sistemnya adalah barang dari Indonesia yang akan diterbangkan ke Tel-Aviv dikirim ke salah satu dari tiga negara ASEAN yang memiliki kerjasama diplomatik dengan Israel entah itu Singapore, Vietnam dan Thailand dari ketiga negara ini baru di kirim ke Tel-Aviv begitu juga sebaliknya komiditi Israel yang akan dijual di Indonesia misalnya makanan dan buah-buahan di daratkan ke salah satu dari tiga negara dari sana sang pengusaha mengambilnya untuk di terbangkan ke Jakarta.

Sayangnya ketika penulis mencoba menanyakan secara detail nominal berapa omzet dari kerja sama ini, sang jurnalis tidak bisa memberikan data detail dan meminta penulis mencoba menghubungi Kedutaan Israel di salah satu dari ketiga negara di ASEAN yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel tetapi kata sang jurnalis omzetnya secara garis besar itu hampir sama dengan omzet kerjasama ekonomi Indonesia dengan negara-negara maju ! dan juga penulis pernah mendengar kalau Duta Besar Israel untuk sebuah negara yang tadi penulis bilang di atas ternyata SUDAH 3 KALI berkunjung ke Jakarta !

Sudah saatnya Politk Bebas Aktif itu di galakkan kembali tanpa memandang dasar negara dari negara apapaun itu termasuk Israel toch lebih baik kita bekerjasama dengan nyata dan terbuka daripada negara menjalankan poltik munafik dimana pemerintah tidak bekerjasama dengan Israel tetapi pemerintah dan rakyat menikmati hasil dari kerjasama “ lewat pintu belakang “ antara pengusaha Indonesia dengan pengusaha Israel lewat berbagai macam biaya seperti pajak barang dan bea cukai dari komoditi yang masuk Indonesia yang nilainya cukup besar benar tidak ? jadi pemimpin itu janganlah MUNAFIK !!

Museum Nasional 291110 15:30
Rhesza
Pendapat Pribadi