Senin, 24 Mei 2010

Contolah PM Inggris, Pak Presiden !

Pertama-tama penulis ingin mengucapkan selamat bertugas kepada Mr. H.E. David Cameron yang menjabat sebagai Perdana Menteri (PM) Britania Raya, semoga kedepan hubungan Indonesia dan Britania Raya bisa terjalin lebih indah daripada yang terdahulu.

Cukup ucapan selamatnya, tetapi ada yang lebih penting dan juga patut di contoh daripada sang PM ini dan ini berkaitan dengan judul diatas ? apakah itu ? ternyata ketika akan menjabat sebagai PM, David Cameron sudah mewanti-wanti bahkan mungkin entah itu nazar atau janjinya kepada konstituen dan rakyat Inggris Raya ketika pemilu yaitu tidak akan menggunakan Vooridjer atau kawalan ketika berkendara ke mana pun.

Padahal kita semua tahu bahwa di dunia ini yang namanya pemimpin baik itu Presiden, Perdana Menteri, Kanselir bahkan anggota kerajaan pun ketika berada di luar istana atau kunjungan-kunjungan selalu menggunakan jasa pengawalan bukan saja di dalam negeri tetapi ketika melakukan kunjungan kenegaraan dan itu (mungkin) tidak tertulis tetapi wajib melaksanakan pengamanan dan pengawalan jika seseorang itu kategori VIP dan VVIP benar tidak ?

Apa yang dilakukan oleh sang PM ini menurut penulis sangat dipuji dan harus dicontoh terutama para pejabat di negara ini kenapa ? kita tahu bahwa PM, Kanselir, Presiden adalah pemimpin yang dipilih langsung rakyat lewat pemilu sehingga bagaimanapun juga Presiden, PM, Kanselir itu bekerja dan mengabdi untuk rakyat. Tanpa rakyat mana bisa mereka bisa duduk dan memimpin di negaranya, dan sudah seharusnya seorang pemimpin lebih dekat dan erat dengan rakyat tanpa harus dihalangi oleh yang namanya pengawal atau protokoler walaupun nyawa taruhannya, soal nyawa pun menurut penulis itu sudah menjadi resiko ketika beliau atau seorang manusia memantapkan diri untuk mengabdi kepada negara dan rakyat, lagipula yang menentukan kontrak hidup kita dunia kan BUKAN pengawal, BOM atau serangan-serangan lainnya tetapi TUHAN lah yang satu-satunya menentukan nasib kontrak hidup kita di dunia benar tidak !

Selain fakto keselamatan dengan perlunya kawalan, tanpa kawalan pun setidaknya bisa menghemat biaya terutama biaya bahan bakar dan tentunya bisa menghemat atau menekan tingkat polusi udara dari kendaraan-kendaraan yang mengawal seorang PM, Kanselir atau Presiden benar tidak ?

Soal pejabat negara yang tidak mau dikawal bukan kali ini saja terungkap, tetapi sudah banyak yang melakukannya seperti yang dilakukan oleh Mantan PM Thailand, Chuan Leek Pai dimana hampir setiap hari beliau mulai dari rumah ke kantor nya selalu sendiri ibarat rakyatnya sendiri, merasakan yang namanya macetnya jalanan kota Bangkok tanpa ada kawalan, begitu juga ke tempat-tempat yang di kunjunginya.

Sikap PM Britania ini seharusnya ditiru oleh Pemerintahan Republik Indonesia kenapa penulis berkata begitu ? kita bisa lihat berapa banyak mobil pengawal ketika seorang Presiden keluar dari Istana Negara untuk melakukan kunjungan kerja misalnya dalam rangka peringatan Hari Buruh atau menghadiri sebuah seminar yang berskala atau mengundang para tamu asing dari negara sahabat atau para Duta Besar ? sekedar info saja rincian kawalan Presiden dan Wakil ketika keluar dari Istana seperti yang penulis pernah temui ketika mengikuti suatu seminar dan pameran yang kebetulan di buka oleh RI-02 (ketika itu masih JK) yaitu di barisan depan 4 motor besar PM, belakangnya 2 mobil Patwal dan PM, 1 mobil jenis offroad (hartop), 2 mobil jenis Caravan Paspampres, mobil utama, mobil cadangan ( kanan-kirnya 4 motor PM), 2-3 jenis Caravan Paspampres, 2 mobil Patwal dan PM sebagai penutup iring-iringan bisa bayangkan berapa banyak liter bensin keluar dalam satu kali kunjungan bagaimana kalau satu hari itu ada beberapa kunjungan, berapa banyak oktan yang keluar dari gas knalpot tersebut membumbung tinggi di wilayah yang menjadi kunjungan bukankah itu menambah panjang polusi udara selain bus kota atau angkutan lainnya walaupun kendaraan mereka ini hemat BBM atau ramah lingkungan tetapi tetap saja polusi juga bukan ?!

Soal BANCInya para pejabat negara ini terhadap kawalan penulis teringat cerita lucu yang dikirim oleh salah satu rekan yang belajar di dataran Eropa dimana para pengawal pejabat nomor dua negara ini sampai (ngemis) agar BOSnya dapat kawalan selama berada di negara tersebut tetapi di tolak mentah-mentah oleh pihak keamanan dan protokoler. Alasan dari mereka adalah karena posisi Wapres di negara Belgia SETINGKAT dengan Menteri atau Deputy jadi TIDAK PERLU kawalan dari protokoler karena apa kata warga setempat jika mereka melihat ada orang asing yang tidak jauh lebih daripada sang Deputy harus di kawal padahal mereka sudah bayar pajak yang sangat tinggi tetapi tidak pernah di kawal, soal standar pengawal di negara Belgia tersebut, yang BOLEH dan DAPAT pengawalan adalah anggota Kerajaan dan Perdana Menteri, sedangkan di negara ini ?

Jadi kiranya Komandan-komandan atau pihak sipil yang mengurusi dunia kawal-pengawalan dan protokoler memperhatikan lagi dalam hal kawalan dan karena siapa mereka yang anda kawal ini berada, jadi sah-sah saja anda kawal tapi ingat juga anda dan rakyat itu SAMA DERAJATnya di jalan raya…sama-sama bayar pajar kendaraan bermotor..sama-sama memiliki SIM…sama-sama memiliki lembaran kertas dan kepingan logam yang berlogo BI..sama-sama isi tangki BBM di SPBU milik negara.. jadi JANGAN SEENAKnya BUKA-TUTUP jalan demi BOS anda, TANPA uang kami MANA BISA anda dan BOS anda duduk nyaman di mobil dan motor itu benar tidak ?

Merdeka Selatan, 200510 11:20

Gie Gustan
Pendapat Pribadi

Tidak ada komentar: